Menu

Mode Gelap

Laporan: M.Ridwan · 7 Sep 2023 21:07 WIB

LPBH Elang Pasundan Beri Ucapan selamat kepada BPHN, atas penghargaan The Winner Of OGP Award 2023 se-Asia Pasific di Estonia


					LPBH Elang Pasundan Beri Ucapan selamat kepada BPHN, atas  penghargaan The Winner Of OGP Award 2023 se-Asia Pasific di Estonia Perbesar

JENTERANEWS.com – LPBH Elang Pasundan, mengucapkan selamat kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), atas penghargaan prestisius dalam Open Government Partnership (OGP) Awards 2023.

Ucapan itu disampaikan di sampaikan oleh Muchamad Ujang Saepudin SH,MH, (ketua LPBH Elang Pasundan) saat di temui awak media.

“Kami merasa bangga atas prestasi yang di raih Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN),” ucap Muchamad Ujang Saepudin.

Sebagai bentuk kebanggaan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, LPBH Elang Pasundan, PBH yang telah terakreditasi, pihaknya akan terus berkomitmen untuk memberikan layanan bantuan hukum terhadap masyarakat miskin.

“Untuk mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum LPBH Elang Pasundan, berkomitmen untuk memberikan layanan bantuan hukum kepada orang miskin atau kelompok orang miskin di Kabupaten Sukabumi,” tegasnya

Seperti Siaran Pers Nomor: SP/HUMAS-BPHN/33-IX/2023, Kiprah nyata Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan akses keadilan bagi individu dan kelompok rentan mendapatkan pengakuan gemilang di panggung internasional. Melalui program “Perluasan Bantuan Hukum bagi Individu dan Kelompok Rentan di Indonesia” yang dijalankan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Indonesia meraih penghargaan prestisius dalam Open Government Partnership (OGP) Awards 2023, Rabu (06/09/2023).

Baca Juga:   Gegara Minta Duit Tak Dikabulkan, Pemuda Di Simpenan Bakar Rumah

Program ini berhasil menyisihkan 8 nominasi program dari negara regional Asia Pasifik lainnya. Sekaligus, hal ini menegaskan posisi Indonesia dalam mendorong transparansi dan keterbukaan pemerintahan yang berpihak pada kelompok masyarakat kecil dan rentan.

“Program Bantuan Hukum adalah bentuk komitmen dari Pemerintah melalui BPHN dalam memperluas ‘access to justice’, terutama pada individu dan kelompok rentan di Indonesia,” ungkap Kepala BPHN Widodo Ekatjahjana ketika menerima penghargaan tersebut dalam acara puncak OGP Summit 2023 yang digelar di Tallin, ibu kota Estonia.

Widodo mengungkapkan, dalam upayanya mewujudkan akses keadilan bagi kelompok masyarakat rentan, Pemerintah melalui BPHN telah melakukan berbagai langkah strategis. Tercatat sebanyak 619 Pemberi Bantuan Hukum (PBH) telah terverifikasi dan terakreditasi oleh BPHN untuk periode 2022-2024. Kemudian, lebih dari 6.200 advokat dan 5.700 paralegal tergabung dalam PBH terakreditasi, membentuk jaringan yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat.

Baca Juga:   Pemerintah Kec. Palabuhanratu Dan Dinas Ketahanan Pangan Gelar Gerakan Pangan Murah

Selama tahun 2022, jumlah penerima bantuan hukum litigasi sebanyak 9.389 orang. Dari total tersebut, sebanyak 2.737 orang penerimanya adalah berjenis kelamin perempuan, 521 orang menerima bantuan hukum litigasi pidana anak dan sebanyak 10 orang merupakan penerima bantuan hukum disabilitas.

“Total anggaran program bantuan hukum yang disiapkan pemerintah pada tahun ini sebesar Rp 56,3 miliar. Diharapkan anggaran ini dapat tersalurkan lebih luas, dan merangkul berbagai individu maupun kelompok rentan yang sering kali kesulitan mendapatkan akses keadilan,” ujar Widodo.

Sebagai informasi, Open Government Partnership (OGP) merupakan inisiatif global yang digagas oleh Indonesia dan tujuh negara lainnya untuk mendorong terwujudnya nilai-nilai keterbukaan pemerintah, yakni pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, dan inklusif. Sejak didirikan pada tahun 2011, telah terdapat 76 negara yang tergabung sebagai anggota OGP, yang mengutamakan keterbukaan pemerintah secara kolaboratif melalui proses “ko-kreasi” dengan masyarakat sipil.

Pada tahun 2022, Kementerian Hukum dan HAM dengan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keterbukaan Pemerintah di Sektor Akses terhadap Keadilan, yang terdiri dari IJRS, PBHI, Asosiasi LBH APIK Indonesia dan YLBHI, melakukan ko-kreasi guna menghadirkan manfaat bantuan hukum yang lebih luas berlandaskan kondisi dan kebutuhan hukum di lapangan dengan penyelenggaraan Survei Kebutuhan Hukum bagi Kelompok Rentan.

Baca Juga:   Meriahkan Kemerdekaan Ri Dan Hari Jadi Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Cisolok Gelar Dordar

Melalui survei tersebut, hadir sejumlah rekomendasi untuk menghadirkan penyelenggaraan bantuan hukum yang lebih inklusif, antara lain revisi Undang-Undang Bantuan Hukum, peningkatan jumlah anggaran bantuan hukum serta implementasi standar layanan bantuan hukum yang lebih luas.

Penghargaan ini bukan hanya sebuah capaian, melainkan pula tonggak bersejarah dalam perjuangan menuju keadilan yang merata bagi seluruh warga negara. Dengan adanya program “Perluasan Bantuan Hukum bagi Individu dan Kelompok Rentan di Indonesia”, pemerintah menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan sistem hukum yang lebih inklusif dan adil bagi mereka yang membutuhkan. Dalam upaya ini, Indonesia tidak hanya meraih penghargaan, tetapi juga mengukuhkan peranannya dalam mewujudkan masyarakat yang lebih berkeadilan. (*)

Artikel ini telah dibaca 32 kali

badge-check

Editor

Baca Lainnya

Bupati Sukabumi Ajak Masyarakat Berpartisipasi Aktif Dalam Pilkada 2024

9 Juni 2024 - 10:42 WIB

Bupati Sukabumi Ajak Masyarakat Berpartisipasi Aktif Dalam Pilkada 2024

Kecelakaan Laut, Wisatawan Asal Depok Tewas Tenggelam Di Perairan Cisolok Sukabumi

9 Juni 2024 - 10:27 WIB

Kecelakaan Laut, Wisatawan Asal Depok Tewas Tenggelam Di Perairan Cisolok Sukabumi

Lansia Ditemukan Tewas Tergulung Ombak di Palabuhanratu

29 Mei 2024 - 10:47 WIB

Lansia Ditemukan Tewas Tergulung Ombak di Palabuhanratu

Pengakuan Pelaku Pembunuhan di Citepus Palabuhanratu, Karena Dipaksa Sodomi

5 Mei 2024 - 09:05 WIB

Pengakuan Pelaku Pembunuhan di Citepus Palabuhanratu, Karena Dipaksa Sodomi

Satu Anggota KNPI Tewas Lima Orang Luka-luka, Usai Diseruduk Truk Di Palabuhanratu

30 April 2024 - 10:40 WIB

Satu Anggota KNPI Tewas Lima Orang Luka-luka, Usai Diseruduk Truk Di Palabuhanratu Sukabumi

Siswi SMAN 1 Cisaat Sukabumi Meninggal Saat Mengikuti Seleksi Paskibra di Palabuhanratu

19 April 2024 - 16:58 WIB

Siswi SMAN 1 Cisaat Sukabumi Meninggal Saat Mengikuti Seleksi Paskibra di Palabuhanratu
Trending di Laporan: M.Ridwan