Menu ✖

Mode Gelap

Sukabumi · 18 Jan 2026 20:54 WIB

Tindak Tegas Pelanggaran Berat, Pemkab Sukabumi Berhentikan Tidak Hormat Lima PNS Sepanjang 2025


					Ilustrasi yang menggambarkan lima Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang resmi diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) sepanjang tahun 2025 akibat pelanggaran disiplin berat, termasuk tindak pidana korupsi dan asusila. (Ilustrasi) Perbesar

Ilustrasi yang menggambarkan lima Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang resmi diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) sepanjang tahun 2025 akibat pelanggaran disiplin berat, termasuk tindak pidana korupsi dan asusila. (Ilustrasi)

JENTERANEWS.com – Pemerintah Kabupaten Sukabumi menunjukkan sikap tanpa kompromi dalam penegakan disiplin dan integritas Aparatur Sipil Negara (ASN). Sepanjang tahun 2025, sebanyak lima Pegawai Negeri Sipil (PNS) resmi dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) akibat pelanggaran berat.

Langkah tegas ini diambil menyusul keterlibatan para pegawai tersebut dalam kasus-kasus krusial yang mencoreng marwah birokrasi, mulai dari tindak pidana korupsi (Tipikor) hingga pelanggaran kesusilaan.

Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sukabumi, Ganjar Anugrah, mengungkapkan bahwa sanksi berat ini merupakan bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kualitas pelayanan publik dan membersihkan birokrasi dari oknum yang tidak bertanggung jawab.

“Total ada lima PNS yang kami berhentikan dengan tidak hormat sepanjang 2025. Rinciannya, empat PNS terlibat kasus tindak pidana korupsi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, dan satu orang diberhentikan karena tindakan asusila,” ujar Ganjar dalam keterangannya, Minggu (18/1/2026).

Selain sanksi pemecatan permanen, BKPSDM Kabupaten Sukabumi juga tengah memproses sanksi disiplin bagi pegawai lainnya. Ganjar menjelaskan bahwa saat ini terdapat tiga PNS yang menjalani pemberhentian sementara. Langkah ini diambil setelah ketiganya ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus Tipikor, menunggu proses hukum lebih lanjut.

Ketegasan pemerintah daerah tidak hanya menyasar PNS, tetapi juga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahunan, pemerintah memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak kerja dua orang pegawai PPPK.

“Pemutusan kontrak terhadap dua PPPK ini murni didasarkan pada penilaian kinerja yang dinilai tidak memenuhi standar kompetensi dan target yang telah ditetapkan pemerintah daerah,” tambah Ganjar.

Rentetan sanksi disiplin yang dijatuhkan sepanjang tahun 2025 ini diharapkan menjadi efek jera (shock therapy) sekaligus peringatan keras bagi ribuan ASN lainnya di lingkungan Pemkab Sukabumi. Ganjar menekankan bahwa profesionalisme dan moralitas adalah harga mati bagi seorang abdi negara.

Ia mengingatkan bahwa status sebagai ASN membawa beban moral yang berat dan harus dijaga dengan integritas tinggi.

“Menjadi ASN bukan sekadar status pekerjaan untuk mencari nafkah, melainkan sebuah tanggung jawab besar sebagai pelayan masyarakat. Kami berharap ini menjadi pembelajaran agar seluruh pegawai senantiasa menjaga integritas dan profesionalisme dalam bekerja,” tegas Ganjar menutup pernyataannya.(*)

Laporan: Rudi

Editor: Hamjah



Eksplorasi konten lain dari JENTERA NEWS

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Artikel ini telah dibaca 216 kali

Baca Lainnya

Darah Mengalir dari Bawah Pintu Ungkap Kematian Tragis Perempuan di Sukabumi

21 November 2026 - 13:14 WIB

Polres Sukabumi Kota Bongkar Tambang Batu Hijau Ilegal Berusia Satu Dekade, Kerugian Negara Capai Rp1,8 Miliar

20 November 2026 - 15:04 WIB

Petugas Satreskrim Polres Sukabumi Kota memasang garis polisi pada unit alat berat ekskavator yang disita dari lokasi pertambangan batu hijau ilegal di kawasan Gunung Walang, Kampung Jatimekar, Desa Sirnaresmi, Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi, Jumat (20/11/2026). Aktivitas tambang tanpa izin yang ditaksir telah beroperasi sejak 2016 tersebut menimbulkan kerugian negara mencapai Rp1,8 miliar.

Satpol PP Sukabumi Tutup Tempat Usaha Tak Sesuai Izin dalam Operasi Pekat

18 November 2026 - 16:53 WIB

Aparat gabungan Satpol PP dan Polres Sukabumi mengamankan serta mendata sejumlah perempuan pemandu lagu saat merazia sebuah tempat usaha berkedok rumah makan di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Selasa (17/11/2026) malam. Lokasi hiburan malam ilegal tersebut langsung ditutup sementara karena melanggar ketentuan peruntukan izin usaha.

Warga Surade Sukabumi Digegerkan Penemuan Pria Bersimbah Darah di Gorong-gorong, Polisi Selidiki Dugaan Penganiayaan

18 November 2026 - 16:30 WIB

Polres Sukabumi Amankan 402 Botol Miras dalam Patroli KRYD, Tegaskan Komitmen Sukabumi Zero Alkohol

18 November 2026 - 13:01 WIB

Aparat kepolisian bersama personel Satpol PP Kabupaten Sukabumi memasang garis pembatas (Line Do Not Cross) untuk menyegel salah satu tempat hiburan malam yang kedapatan menjual minuman keras saat patroli KRYD, Selasa malam (17/11/2026). Langkah tegas ini dilakukan sebagai bentuk komitmen mewujudkan program Sukabumi Zero Alkohol.

Rumah Warga Rusak Berat Akibat Longsor di Kabandungan Sukabumi

18 November 2026 - 10:25 WIB

Penampakan lokasi longsor di Desa Cipetey, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, yang merusak bagian belakang rumah warga akibat curah hujan tinggi.
Trending di Sukabumi

Eksplorasi konten lain dari JENTERA NEWS

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca