JENTERANEWS.com – Aparat gabungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi bersama jajaran kepolisian menutup sementara sebuah tempat usaha di wilayah Kecamatan Cibadak dalam gelaran Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat), Selasa (17/11/2026) malam. Penindakan tegas ini dilakukan lantaran pengelola kedapatan menjalankan aktivitas hiburan malam yang menyimpang dari peruntukan perizinan yang dikantongi.
Operasi gabungan yang menyasar sedikitnya tiga titik lokasi rawan pelanggaran tersebut melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sukabumi, Polres Sukabumi, Dinas Sosial (Dinsos), serta sejumlah instansi terkait lainnya. Kegiatan ini turut dipantau langsung oleh Wakil Bupati Sukabumi Andreas dan Kapolres Sukabumi AKBP Benny Cahyadi.
Kepala Satpol PP Kabupaten Sukabumi, Deni Yudono, menyatakan bahwa temuan di wilayah Cibadak menjadi sorotan utama petugas. Tempat usaha yang secara administratif terdaftar sebagai rumah makan tersebut justru menyediakan fasilitas karaoke dan aktivitas hiburan malam.
“Peruntukan tempat usaha harus sesuai dengan izin yang dimiliki. Jika ditemukan aktivitas yang tidak sesuai, tentu akan kami tindak sesuai ketentuan. Untuk sementara, lokasi tersebut kami tutup sampai perizinannya sesuai dengan peruntukan kegiatan usaha,” tegas Deni dalam keterangannya.
Menurut Deni, penertiban ini bukan semata-mata menyasar keberadaan tempat hiburan, melainkan upaya memastikan kepatuhan pelaku usaha dalam menjaga ketertiban umum. Ia menekankan bahwa fungsi pengawasan pemerintah daerah tidak boleh berhenti pada kelengkapan dokumen administratif di atas kertas, tetapi juga harus menyentuh aktivitas riil di lapangan.
Selain menyegel sementara operasional tempat usaha, tim gabungan turut mengamankan sejumlah barang bukti serta menjaring pekerja di lokasi razia.
“Dalam penyisiran di sejumlah lokasi, jajaran Polres Sukabumi mengamankan barang bukti berupa 158 botol minuman beralkohol. Sementara itu, delapan perempuan yang diduga bekerja sebagai pemandu lagu atau ladies companion (LC) langsung diserahkan kepada Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi untuk menjalani proses pendataan dan pembinaan,” jelas Deni.
Penanganan terhadap para pekerja tersebut dilakukan melalui pendekatan pembinaan sosial lintas instansi, sementara aspek pelanggaran operasional usaha ditindak berlandaskan Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku.
Ke depan, Pemkab Sukabumi berkomitmen untuk memperkuat pengawasan secara berkelanjutan, khususnya terhadap tempat-tempat usaha yang berpotensi menyamarkan aktivitas hiburan malam di balik kedok izin usaha lain. Langkah konsisten ini diharapkan mampu memberikan perlindungan bagi ketertiban masyarakat sekaligus menciptakan kepastian hukum bagi iklim usaha di Kabupaten Sukabumi.(*)
Laporan: Rudi
Editor: Hamjah
Eksplorasi konten lain dari JENTERA NEWS
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.















