JENTERANEWS.com — Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran menteri terkait untuk merancang ulang alokasi anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kebijakan ini diambil guna memperluas jangkauan program pendidikan gratis secara menyeluruh, mulai dari jenjang taman kanak-kanak (TK) hingga perguruan tinggi negeri (PTN).
Proyeksi Anggaran dan Pembagian Alokasi
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan bahwa alokasi anggaran pendidikan pada APBN 2027 diperkirakan mencapai kisaran Rp820 triliun. Angka tersebut meningkat dibandingkan anggaran pendidikan tahun 2026 yang berada di angka Rp769 triliun.
Pemerintah saat ini tengah mengkaji skema penyaluran yang paling tepat untuk menjalankan kebijakan tersebut. Salah satu poin utama yang sedang dihitung adalah pembagian porsi dana dari mandatory spending sebesar 20 persen tersebut antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta kementerian dan lembaga.
Redesain ini ditujukan untuk memperkuat kualitas pendidikan nasional. Selain membiayai fasilitas dan operasional pendidikan, anggaran tersebut juga tetap dialokasikan untuk menopang program strategis pemerintah lainnya, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar para peserta didik.
Tim Khusus Kajian Kuliah Gratis di PTN
Sebagai langkah konkrit untuk mematangkan pembebasan biaya kuliah di PTN, pemerintah resmi membentuk tim khusus. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menyampaikan bahwa tim ini bertugas menghitung rincian kebutuhan dana sekaligus menyusun tahapan pelaksanaan yang realistis.
Tim khusus tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno serta melibatkan Kementerian Keuangan dan Kementerian Sekretariat Negara. Hasil kajian dan perhitungan rasional mengenai tahapan kuliah gratis ini ditargetkan rampung dalam kurun waktu dua minggu hingga satu bulan ke depan.
Konsolidasi Lintas Kementerian di Istana
Instruksi redesain anggaran ini disampaikan Presiden Prabowo dalam rapat terbatas yang berlangsung selama dua jam di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/9/2026).
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh jajaran pejabat tinggi negara, antara lain Menko PMK Pratikno, Mendikdasmen Abdul Mu’ti, Mendiktisaintek Brian Yuliarto, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.(*)
Sumber: @dk
Redaktur: Hamjah
Eksplorasi konten lain dari JENTERA NEWS
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.















