Kementerian Haji Pangkas Masa Tunggu Haji Indonesia Jadi 14 Tahun

JENTERANEWS.com — Kementerian Haji dan Umrah berhasil memangkas durasi antrean keberangkatan ibadah haji bagi jemaah Indonesia secara signifikan. Masa tunggu yang semula mencapai 49 tahun, kini berhasil dipersingkat menjadi rata-rata 14 tahun. Pemangkasan ini merupakan hasil pembenahan serta validasi data jemaah secara menyeluruh sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan hal tersebut usai menghadiri rapat di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (28/9/2026). Ia menjelaskan bahwa pemangkasan waktu tunggu ini dilakukan bertahap melalui perombakan formula perhitungan dan pembersihan pangkalan data.

“Jadi dari 49 tahun, kemudian menjadi 26 tahun, sekarang antrean faktual haji itu 14 tahun,” ujar Dahnil kepada awak media.

Dahnil memaparkan, pada awal pembentukan Kementerian Haji dan Umrah, data menunjukkan estimasi waktu tunggu terlama berada di angka 49 tahun. Presiden Prabowo kemudian memberi instruksi khusus agar kementerian mencari formula baru guna memperpendek waktu tunggu jemaah.

Atas arahan tersebut, pihaknya mengubah formulasi perhitungan pada tahun lalu. Langkah awal ini berhasil menekan rata-rata masa tunggu di seluruh Indonesia menjadi 26 tahun. Namun, durasi tersebut dinilai Presiden masih terlalu lama, sehingga kementerian diminta untuk melakukan pembenahan lebih mendalam.

Kementerian Haji dan Umrah selanjutnya melakukan verifikasi mendalam terhadap 5,7 juta data jemaah haji yang terdaftar. Dari proses audit data tersebut, ditemukan sebanyak 400.000 data tergolong invalid (tidak valid).

Setelah data bermasalah tersebut dibersihkan, perhitungan masa tunggu faktual keberangkatan jemaah dapat dikoreksi secara signifikan.

“Kami temukan ada 400.000 data invalid. Nah, setelah kami hitung secara faktual, antrean haji pada tahun ini, itu yang berangkat rata-rata menunggu hanya 14 tahun. Jadi antrean faktualnya sekarang 14 tahun,” pungkas Dahnil.

Langkah validasi dan penataan data terpadu ini diharapkan dapat memberikan kepastian serta keadilan yang lebih baik bagi seluruh calon jemaah haji di Indonesia.(*)

Sumber: @Km
Redaktur: Hamjah