JENTERANEWS.com– Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Kepastian ini ditegaskan menyusul langkah penyisiran menyeluruh serta penonaktifan ribuan unit dapur yang dinilai belum memenuhi standar kelayakan.
Wakil Kepala BGN, Trenggono, menyatakan bahwa kepemilikan SLHS merupakan syarat mutlak bagi setiap SPPG sebelum diizinkan memproduksi dan mendistribusikan makanan kepada masyarakat.
“Sudah tidak ada lagi (yang tidak ada SLHS). Sudah kami sisir semua. Semua SPPG yang sudah operasional pasti punya SLHS,” ujar Trenggono saat ditemui di sela-sela acara Puncak Peringatan Hari Ikan Nasional (Harkannas) 2026 di Jakarta, Minggu (22/11/2026).
Dalam proses verifikasi tersebut, Trenggono mengungkapkan bahwa BGN mengambil tindakan tegas dengan tidak mengoperasionalkan sekitar 1.600 SPPG yang gagal memenuhi persyaratan standar kebersihan dan sanitasi. “Iya, sudah (dikeluarkan). Itu yang tidak memenuhi syarat,” tegasnya.
Terkait rencana ekspansi dan penambahan unit SPPG ke depan, pemerintah akan memfokuskan pembangunan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta daerah dengan tingkat prevalensi stunting yang tinggi. “Kalau penambahan nanti kami prioritas kepada 3T dan prevalensi stunting tinggi di luar Jawa,” tutur Trenggono.
Penegasan mengenai kewajiban sertifikasi SLHS ini sejalan dengan arahan Kepala BGN, Sudaryono, yang sebelumnya menekankan pentingnya pembenahan standar keamanan pangan. Menurut Sudaryono, aspek keamanan pangan harus menjadi prioritas utama sebelum berbicara mengenai pemenuhan target gizi penerima manfaat, guna mencegah terulangnya kasus gangguan kesehatan akibat konsumsi makanan program MBG.
Berdasarkan hasil evaluasi internal BGN terhadap sejumlah insiden gangguan kesehatan sebelumnya, ditemukan adanya ketidakpatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP) di tingkat dapur. Pelanggaran tersebut terutama terjadi pada tahap pemilihan, penanganan, hingga penyimpanan bahan baku makanan.
Sudaryono mencontohkan, penggunaan bahan baku ayam dengan kondisi yang sudah tidak layak konsumsi, serta kelalaian dalam penyimpanan bahan pangan—seperti membiarkan bahan yang seharusnya masuk ke dalam mesin pembeku (freezer) di ruang terbuka—sangat memengaruhi kualitas dan keamanan hidangan.
Sebagai langkah mitigasi jangka panjang, BGN kini memperketat sistem pengawasan dengan menambah personel tim pengawas, menempatkan juru masak pengawas (pengawas chef), serta mewajibkan pelatihan berkala bagi seluruh tenaga pengolah makanan di tiap dapur. Unit SPPG yang belum mengantongi SLHS dipastikan tetap dilarang beroperasi hingga seluruh persyaratan teknis dan sanitasi terpenuhi.(*)
Sumber: @atr
Editor: Hamjah
Eksplorasi konten lain dari JENTERA NEWS
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.















