JENTERANEWS.com — Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI bergerak cepat menyikapi kekosongan jabatan wakil presiden menyusul pemberhentian Gibran Rakabuming Raka pada 12 November 2026. Lembaga legislatif ini telah membentuk dua tim khusus dan menetapkan tenggat waktu serta jadwal pelantikan wakil presiden (wapres) yang baru.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengumumkan bahwa pelantikan wapres anyar dijadwalkan berlangsung pada 9 Desember 2026. Keputusan ini diambil usai MPR menerima surat resmi dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang mengusulkan perubahan dari jadwal semula pada 2 Desember 2026.
Muzani menjelaskan, penundaan tersebut dilakukan mengingat padatnya agenda kenegaraan Presiden Prabowo. Kepala Negara memerlukan waktu tambahan untuk berdiskusi secara mendalam dengan partai politik koalisi serta sejumlah tokoh bangsa guna menentukan sosok pengganti yang tepat.
“Dalam surat Presiden, Presiden mengusulkan agar sidang paripurna dalam rangka pemilihan dan pelantikan Wakil Presiden Republik Indonesia diusulkan tanggal 9 Desember,” ujar Muzani dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Ia menambahkan, rapat gabungan MPR telah menyepakati hari Rabu, 9 Desember 2026, sebagai momentum pelaksanaan sidang paripurna untuk mengisi kekosongan jabatan wapres, sekaligus pengesahan dan pelantikan pejabat terpilih.
Tenggat Waktu Penyerahan Kandidat
MPR RI menetapkan batas akhir pada 25 November 2026 bagi Presiden Prabowo Subianto untuk menyerahkan dua nama kandidat calon wakil presiden yang nantinya akan dipilih melalui sidang paripurna. Dua nama tersebut merupakan usiran dari Presiden yang kemudian akan melalui proses pencermatan dan verifikasi ketat.
Langkah verifikasi yang mendalam dinilai krusial guna menghindari potensi gugatan hukum di kemudian hari, khususnya terkait keabsahan syarat administratif dan dokumen calon.
Guna memastikan proses berjalan lancar dan sesuai regulasi, Rapat Gabungan MPR RI resmi membentuk dua tim kerja utama:
1. Tim Verifikasi Calon Wakil Presiden
Tim ini bertugas meneliti kelengkapan dokumen dan syarat konstitusional calon. Berdasarkan keputusan rapat, posisi Koordinator Tim Verifikasi diamanatkan kepada Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Nasdem, Lestari Moerdijat (Rerie). Ia akan didampingi oleh politikus Partai Gerindra, Habiburokhman, sebagai Ketua Tim, serta seorang sekretaris yang berasal dari unsur Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
“Nanti begitu nama diterima, Tim Verifikasi akan segera bekerja,” tegas Lestari Moerdijat saat ditemui di Kompleks Parlemen. Ia memastikan bahwa seluruh regulasi dan persyaratan, termasuk mekanisme penggantian, telah diatur secara jelas dalam undang-undang.
2. Panitia Ad Hoc
Selain tim verifikasi, MPR juga membentuk Panitia Ad Hoc untuk mengurus seluruh rangkaian teknis pengisian jabatan wakil presiden. Posisi Ketua Tim Ad Hoc dipercayakan kepada Wakil Ketua MPR dari Fraksi PDI-P, Bambang Wuryanto (Bambang Pacul). Kepengurusan ini diperkuat oleh dua orang wakil ketua serta melibatkan 36 anggota yang ditetapkan dari berbagai fraksi dan kelompok DPD.
Dengan sisa waktu sekitar 60 hari sejak 12 November 2026, MPR memastikan seluruh tahapan—mulai dari penyerahan nama oleh Presiden, verifikasi faktual dan administratif, hingga Sidang Paripurna Pelantikan pada 9 Desember 2026—akan dijalankan secara transparan dan akuntabel kepada masyarakat luas.
Sumber: @dt
Editor: Hamjah
Eksplorasi konten lain dari JENTERA NEWS
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.















