JENTERANEWS.com— Rencana pelaksanaan Temu Karya Karang Taruna (TKKT) Kabupaten Sukabumi yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 14 November 2026, secara resmi ditunda. Keputusan ini diambil menyusul terbitnya instruksi tegas dari Pengurus Karang Taruna Provinsi Jawa Barat di tengah sorotan tajam atas dugaan pelanggaran regulasi Kementerian Sosial RI serta sanksi administratif dan proses hukum yang masih bergulir di pengadilan.
Ketua Karang Taruna Provinsi Jawa Barat, H. Ahmad Taufik, S.Pd.I, M.M., mengonfirmasi dikeluarkannya surat penundaan bernomor 08.034/B/11/KT-JABAR/E/XI/2026. Langkah tersebut diambil sebagai respons cepat atas prosedur undangan yang dinilai cacat administrasi dan mendadak.
Menurut Taufik, undangan resmi terkait perhelatan TKKT Kabupaten Sukabumi ke-V Tahun 2026 tersebut baru diterima pihaknya melalui pesan singkat WhatsApp pada Jumat sore (13/11/2026)—hanya berjarak kurang dari 24 jam dari jadwal pembukaan acara pada Sabtu pagi. Undangan tersebut dikirimkan oleh Beny Irwanto, selaku anggota Caretaker Karang Taruna Kabupaten Sukabumi.
Penundaan ini bukan sekadar persoalan teknis komunikasi, melainkan berpijak pada substansi regulasi yang dilanggar. Karang Taruna Provinsi Jawa Barat menilai bahwa penyelenggaraan TKKT Kabupaten Sukabumi menabrak ketentuan dalam Peraturan Menteri Sosial (Permensos) RI Nomor 9 Tahun 2025, khususnya Pasal 20H ayat (2) serta Pasal 21 ayat (1 dan 2).
Berdasarkan regulasi nasional tersebut, pelaksanaan Temu Karya di tingkat kabupaten/kota wajib diinisiasi dan diselenggarakan oleh kepengurusan tingkat kabupaten/kota yang sah, serta mutlak memerlukan persetujuan serta rekomendasi resmi dari pengurus Karang Taruna tingkat provinsi.
Kendala administratif ini kian kompleks dengan adanya dimensi yuridis. Ahmad Taufik mengungkapkan bahwa persoalan serupa saat ini tengah menjadi objek gugatan hukum yang berproses di Pengadilan Negeri Kota Cirebon di bawah registrasi perkara nomor 86/Pdt.G/2026/PN Cbn tertanggal 19 Oktober 2026.
“Mengingat kondisi administrasi dan aspek hukum yang belum clear, maka demi kepatuhan terhadap aturan organisasi dan perundang-undangan, kegiatan ini harus ditunda,” tegas Taufik, Jumat (13/11/2026).
Sebagai langkah mitigasi organisasi, Pengurus Karang Taruna Provinsi Jawa Barat memberikan kesempatan kepada panitia pelaksana di tingkat lokal untuk segera membenahi seluruh aspek legalitas dan administratif.
Pihak provinsi menginstruksikan panitia pelaksana Kabupaten Sukabumi agar segera membangun komunikasi intensif dan berkoordinasi langsung dengan sekretariat Karang Taruna Provinsi Jawa Barat selambat-lambatnya pada 20 November 2026.
“Hendaknya pihak penyelenggara segera melengkapi berkas-berkas berkaitan dengan persiapan dan pelaksanaan, serta berkoordinasi dengan kami untuk mencari solusi administratif yang sesuai aturan,” imbuhnya.
Guna memastikan kepastian hukum serta efektivitas pengawasan, surat edaran penundaan ini telah didistribusikan secara masif kepada berbagai pemangku kepentingan strategis, yang meliputi:
- Ketua Umum Pengurus Nasional Karang Taruna
- Ketua Pelaksana TKKT Kabupaten Sukabumi
- Ketua Caretaker Karang Taruna Kabupaten Sukabumi
- Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat
- Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi
- Ketua Karang Taruna Kabupaten Sukabumi Periode 2021–2026
Hingga berita ini diturunkan, jajaran panitia pelaksana tingkat kabupaten belum memberikan keterangan resmi maupun tanggapan terkait sikap lanjutan pasca-turunnya keputusan penundaan dari tingkat provinsi tersebut.(*)
Laporan: Aris Jampang
Editor: Hamjah
Eksplorasi konten lain dari JENTERA NEWS
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
