Menu ✖

Mode Gelap

Sukabumi · 9 Okt 2026 08:22 WIB

Pemkab Sukabumi Perpanjang Kontrak 8.070 PPPK Paruh Waktu, 94 Pegawai Dipastikan Coret


					Kepala BKPSDM Kabupaten Sukabumi, Ganjar Anugerah, mengonfirmasi perpanjangan perjanjian kerja bagi 8.070 PPPK paruh waktu, dan 94 orang tidak diperpanjang karena berbagai alasan obyektif. Perbesar

Kepala BKPSDM Kabupaten Sukabumi, Ganjar Anugerah, mengonfirmasi perpanjangan perjanjian kerja bagi 8.070 PPPK paruh waktu, dan 94 orang tidak diperpanjang karena berbagai alasan obyektif.

JENTERANEWS.com— Pemerintah Kabupaten Sukabumi resmi memperpanjang perjanjian kerja sebanyak 8.070 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di lingkungannya. Keputusan ini diambil usai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sukabumi menyelesaikan tahapan pendataan serta evaluasi terhadap total 8.164 PPPK paruh waktu yang terdaftar.

Sementara itu, sebanyak 94 pegawai lainnya dipastikan tidak mendapatkan perpanjangan masa kerja karena tidak memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditentukan.

Kepala BKPSDM Kabupaten Sukabumi, Ganjar Anugerah, menyatakan bahwa proses perpanjangan ini telah dikoordinasikan secara intensif dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN). Masa perpanjangan tersebut berlaku efektif terhitung mulai Oktober dan November 2026.

“Kita sudah berproses dan berkoordinasi dengan BKN serta MenPAN. Perpanjangan harus dilakukan karena masa perjanjian kerja PPPK paruh waktu ini harus diperbarui per Oktober dan November,” ujar Ganjar.

Mekanisme dan Kriteria Evaluasi

Rangkaian proses penataan kepegawaian ini dimulai sejak 16 September 2026 melalui pengiriman surat pendataan ke seluruh perangkat daerah. Proses verifikasi data berlangsung hingga 23 September, dilanjutkan dengan tahap evaluasi kinerja pada 23 hingga 30 September 2026.

Penilaian perpanjangan kontrak didasarkan pada beberapa indikator utama, antara lain:

Penilaian Kinerja: Hasil Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) minimal berkategori baik.

Rekomendasi Pimpinan: Surat rekomendasi resmi dari kepala perangkat daerah masing-masing.

Legalitas Administrasi: Penerbitan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) oleh kepala perangkat daerah.

Mengenai 94 pegawai yang tidak diperpanjang, Ganjar menjelaskan bahwa keputusan tersebut didasari oleh beberapa faktor administratif dan obyektif.

“Penyebabnya bervariasi, di antaranya pegawai telah memasuki batas usia pensiun, meninggal dunia, mengundurkan diri karena diterima bekerja di tempat lain, hingga capaian kinerja yang tidak memenuhi syarat sehingga kepala perangkat daerah tidak memberikan rekomendasi,” tuturnya.

Pondasi Menuju Kepastian Status Kepegawaian

Pelaksanaan penandatanganan dan pengelolaan administrasi perpanjangan perjanjian kerja ini dilimpahkan langsung kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di instansi atau perangkat daerah masing-masing.

Ganjar menambahkan bahwa perpanjangan kontrak ini merupakan langkah strategis untuk menjamin kepastian status kerja para pegawai honorer/paruh waktu sembari menunggu penetapan regulasi lanjutan dari pemerintah pusat.

“Selamat bagi para pegawai yang perjanjian kerjanya diperpanjang. Tahapan ini sangat penting sebagai pondasi kepastian kepegawaian selagi kita menunggu kebijakan pusat, baik terkait regulasi pengangkatan menjadi PPPK penuh waktu maupun kesempatan mengikuti seleksi CPNS,” pungkas Ganjar.(*)

Sumber: @dk
Redaktur: Hamjah


Eksplorasi konten lain dari JENTERA NEWS

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Artikel ini telah dibaca 62 kali

Baca Lainnya

Satpol PP Sukabumi Tutup Tempat Usaha Tak Sesuai Izin dalam Operasi Pekat

18 November 2026 - 16:53 WIB

Aparat gabungan Satpol PP dan Polres Sukabumi mengamankan serta mendata sejumlah perempuan pemandu lagu saat merazia sebuah tempat usaha berkedok rumah makan di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Selasa (17/11/2026) malam. Lokasi hiburan malam ilegal tersebut langsung ditutup sementara karena melanggar ketentuan peruntukan izin usaha.

Warga Surade Sukabumi Digegerkan Penemuan Pria Bersimbah Darah di Gorong-gorong, Polisi Selidiki Dugaan Penganiayaan

18 November 2026 - 16:30 WIB

Polres Sukabumi Amankan 402 Botol Miras dalam Patroli KRYD, Tegaskan Komitmen Sukabumi Zero Alkohol

18 November 2026 - 13:01 WIB

Aparat kepolisian bersama personel Satpol PP Kabupaten Sukabumi memasang garis pembatas (Line Do Not Cross) untuk menyegel salah satu tempat hiburan malam yang kedapatan menjual minuman keras saat patroli KRYD, Selasa malam (17/11/2026). Langkah tegas ini dilakukan sebagai bentuk komitmen mewujudkan program Sukabumi Zero Alkohol.

Rumah Warga Rusak Berat Akibat Longsor di Kabandungan Sukabumi

18 November 2026 - 10:25 WIB

Penampakan lokasi longsor di Desa Cipetey, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, yang merusak bagian belakang rumah warga akibat curah hujan tinggi.

Hujan Disertai Angin Kencang Sebabkan Pohon Tumbang Timpa Rumah Warga di Nagrak Utara

18 November 2026 - 10:14 WIB

Batang dan dahan pohon rambutan yang patah terlihat menimpa rangka baja ringan serta merusak atap asbes kanopi rumah warga di Desa Nagrak Utara, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, Rabu (18/11/2026).

Banjir Genangi Jalan Nasional di Cicurug Sukabumi Akibat Drainase Tersumbat, Arus Lalu Lintas Sempat Lumpuh

18 November 2026 - 10:02 WIB

Petugas gabungan bersama warga memantau kondisi genangan air akibat banjir luapan di kawasan Kampung Ciurtara, Desa Nyangkoek, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Selasa (17/11/2026) malam.
Trending di Sukabumi

Eksplorasi konten lain dari JENTERA NEWS

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca