JENTERANEWS.com – Rentetan bencana hidrometeorologi yang menerjang Kabupaten Sukabumi akibat cuaca ekstrem mendapat perhatian serius dari legislatif. Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi menekankan pentingnya respons cepat dan strategi mitigasi yang terukur, meski di tengah tantangan keterbatasan anggaran daerah.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi, Ferry Supriyadi, menyoroti bahwa intensitas hujan tinggi yang memicu longsor dan banjir di sejumlah wilayah bukan hanya ujian bagi ketangguhan masyarakat, tetapi juga ujian bagi kesiapsiagaan infrastruktur penanggulangan bencana daerah.
Dalam keterangannya pada Rabu (21/1/2026), Ferry mengingatkan bahwa situasi saat ini menuntut kewaspadaan tingkat tinggi. Potensi bencana tidak lagi tebang pilih dan dapat terjadi di titik-titik yang sebelumnya dianggap aman.
“Dengan cuaca ekstrem seperti sekarang, potensi bencana bisa terjadi di mana saja. Kami menghimbau masyarakat untuk tetap waspada dan berhati-hati dalam menjalani aktivitas sehari-hari,” tegas Ferry.
Sebagai mitra kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Komisi IV mendesak institusi terkait untuk meningkatkan kecepatan respons. Ferry menegaskan bahwa golden time atau waktu emas dalam penanganan awal sangat krusial untuk mencegah dampak yang lebih luas dan kerugian material maupun imaterial yang lebih besar bagi warga.
Ferry tidak menutup mata terhadap kendala teknis di lapangan. Ia mengakui bahwa upaya penanganan bencana oleh pemerintah daerah (Pemda) saat ini belum mencapai titik ideal. Masalah klasik terkait keterbatasan anggaran menjadi faktor dominan yang mempengaruhi ketersediaan personel, kelengkapan logistik, hingga operasional alat berat.
“Untuk alat berat, logistik, dan personel, semuanya bermuara pada anggaran. Kalau anggarannya siap, tentu penanganan bisa dilakukan lebih optimal,” jelasnya.
Namun, di balik keterbatasan tersebut, politisi ini memberikan apresiasi atas kinerja Pemda yang dinilai tetap berupaya maksimal mendampingi rakyat.
“Penanganannya tentu belum sempurna, tapi pemerintah daerah sudah bekerja maksimal dengan keterbatasan anggaran yang ada. Pemerintah tetap hadir bersama masyarakat untuk menyelesaikan persoalan bencana secara bertahap,” tambahnya.
Salah satu poin krusial yang disoroti DPRD adalah sistem peringatan dan deteksi dini. Ferry mengkritisi bahwa sistem deteksi dini tidak boleh sekadar menjadi formalitas zona penyangga (buffer zone), melainkan harus benar-benar berorientasi pada keselamatan nyawa (safety).
Ia mendorong penguatan mitigasi risiko yang melibatkan seluruh elemen, memastikan bahwa ketika alarm bencana berbunyi, sistem evakuasi dan perlindungan sudah siap beroperasi.
Di tengah situasi sulit, solidaritas sosial di Kabupaten Sukabumi menjadi sorotan positif. Kolaborasi antara warga, pengusaha, TNI-Polri, dan DPRD dinilai efektif dalam mengisi celah penanganan logistik darurat.
“Alhamdulillah, sampai sekarang belum terdengar ada warga terdampak bencana di Sukabumi yang sampai kelaparan atau kesulitan logistik pangan,” tutur Ferry.
Menutup pernyataannya, Ferry membuka ruang partisipasi publik dalam pengawasan. Ia meminta masyarakat tidak ragu melapor kepada aparat setempat, BPBD, atau langsung kepada anggota DPRD jika menemukan penanganan bencana yang lambat.
“Untuk masyarakat yang tinggal di wilayah rawan, saya berharap tetap berhati-hati dan waspada, karena cuaca ekstrem ini masih menjadi situasi kebencanaan di Sukabumi,” pungkasnya.(*)
