DPRD Kabupaten Sukabumi Gelar Rapat Paripurna ke-24: Bupati Sampaikan Jawaban atas Pandangan Umum Fraksi Raperda APBD 2027

JENTERANEWS.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi menggelar Rapat Paripurna ke-24 pada Jumat (2/10/2026). Rapat tersebut agenda utamanya adalah penyampaian Jawaban Bupati Sukabumi atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2027.Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, S.IP., dengan didampingi Wakil Ketua III, Ramzi Akbar Yusuf, S.M. Turut hadir dalam forum paripurna tersebut Wakil Bupati Sukabumi H. Andreas, S.E., jajaran anggota DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para kepala perangkat daerah, camat se-Kabupaten Sukabumi, serta jajaran tamu undangan.

Penyampaian Jawaban Bupati ini merupakan tindak lanjut resmi atas pandangan umum yang sebelumnya disampaikan oleh tujuh fraksi DPRD Kabupaten Sukabumi pada hari sebelumnya. Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi menegaskan bahwa seluruh masukan, saran, dan catatan dari setiap fraksi menjadi bahan evaluasi penting untuk penajaman alokasi anggaran dan program pembangunan daerah tahun 2027.

Poin-Poin Jawaban Bupati atas Tanggapan Tujuh Fraksi

Sesuai dengan aspirasi dan masukan yang disampaikan oleh masing-masing fraksi, Pemerintah Kabupaten Sukabumi memaparkan sejumlah kebijakan strategis dan program prioritas:

Fraksi Golkar dan Fraksi PAN

Pemerintah menjelaskan bahwa penyusunan Raperda APBD 2027 berpedoman penuh pada keselarasan antara RPJMD, RKPD, dan KUA-PPAS dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah. Guna memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD), langkah konkret yang disiapkan meliputi digitalisasi pajak dan retribusi daerah, pemutakhiran data wajib pajak, optimalisasi penagihan piutang, penggalian potensi daerah, serta evaluasi komprehensif terhadap kinerja BUMD.

Fraksi Gerindra

Pemerintah menegaskan arah pembangunan tahun 2027 mengusung tema “Penyiapan Ekosistem Pendukung untuk Penguatan Agroindustri dan Pariwisata.” Kebijakan difokuskan pada penguatan sektor pertanian, konektivitas antarwilayah, peningkatan ketahanan bencana, pengembangan pariwisata, perbaikan kualitas infrastruktur, serta penguatan rantai pasok produk lokal.

Fraksi PKB

Pemerintah berkomitmen melakukan optimalisasi PAD tanpa membebani masyarakat. Strategi lainnya mencakup penguatan fungsi BUMD, pemanfaatan bonus produksi panas bumi, hilirisasi produk pertanian, pengembangan pariwisata berbasis komunitas, serta pembedayaan ekonomi desa. Terkait efisiensi anggaran, pemerintah menekankan penerapannya berdasarkan prinsip value for money, bukan sekadar pemotongan belanja secara sepihak.

Fraksi PKS

Menanggapi aspek mitigasi, pemerintah memaparkan langkah kesiapsiagaan bencana melalui penyediaan sistem peringatan dini (early warning system), berupa lima sensor sesar yang ditempatkan di lima kecamatan dan lima sirene di dua kecamatan. Pada sektor pelayanan dasar, pemerintah memprioritaskan pemerataan layanan kesehatan, keberlanjutan jaminan kesehatan masyarakat, serta pemeliharaan dan pembangunan jalan yang disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan.

Fraksi PDI Perjuangan

Pemerintah menyepakati APBD sebagai instrumen vital dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Alokasi anggaran difokuskan pada pemberdayaan UMKM, koperasi, BUMDes, pengendalian inflasi daerah, optimalisasi penggunaan produk dan tenaga kerja lokal, pengembangan agroindustri, pariwisata, hingga peningkatan mutu pelayanan kesehatan.

Fraksi Demokrat

Pemerintah menyampaikan bahwa prioritas pembangunan infrastruktur didasarkan pada skala kerusakan, tingkat urgensi, kemanfaatan publik, dan kemampuan fiskal daerah. Selain itu, perhatian khusus juga dialokasikan untuk perbaikan sarana prasarana sekolah, insentif/dukungan bagi guru agama dan PAUD, penataan RT/RW sesuai regulasi, serta jaminan keberlanjutan jaminan kesehatan.

Fraksi PPP

Pemerintah menegaskan komitmennya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Sektor pertanian, UMKM, koperasi, pariwisata, pasar tradisional, infrastruktur dasar, dan ekonomi desa terus diperkuat. Khusus pengembangan agroindustri, strategi difokuskan pada aspek pengolahan, standardisasi, sertifikasi, serta perluasan akses pasar produk lokal.

Tata Kelola Keuangan dan Tahapan Pembahasan Selanjutnya
Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sukabumi menegaskan penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program secara berkala. Verifikasi dan pendampingan penyaluran bantuan keuangan desa juga diperketat untuk memastikan peruntukannya tepat sasaran, seperti untuk pembangunan infrastruktur dasar, penguatan ekonomi masyarakat, pengembangan UMKM dan BUMDes, pelayanan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta ketahanan pangan.

Secara keseluruhan, pembahasan Raperda APBD TA 2027 menempatkan penguatan PAD, efektivitas belanja, pembangunan infrastruktur, pelayanan dasar, pengembangan agroindustri dan pariwisata, pemberdayaan ekonomi desa dan UMKM, ketahanan pangan dan bencana, serta akuntabilitas tata kelola keuangan sebagai agenda prioritas utama.

Usai penyampaian Jawaban Bupati, Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi menyerahkan proses pembahasan lebih rinci dan mendalam kepada DPRD melalui Rapat Kerja Komisi bersama perangkat daerah terkait. Tahapan ini diharapkan dapat mematangkan penajaman program, alokasi anggaran, dan kesesuaian kapasitas fiskal sebelum penetapan kesepakatan bersama Raperda APBD TA 2027.(*)