JENTERANEWS.com – Badan Gizi Nasional (BGN) secara resmi mengaktifkan 480 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 16 provinsi di Indonesia. Langkah strategis ini difokuskan untuk menjangkau wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta kawasan dengan angka prevalensi stunting yang tinggi. Peresmian berskala nasional tersebut dipusatkan di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, pada Jumat (2/10/2026).
Kepala BGN, Sudaryono, menegaskan bahwa peresmian ini tidak hanya menjadi bagian dari perluasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), tetapi juga menjadi penanda resmi dicabutnya kebijakan moratorium pembukaan dapur MBG yang sebelumnya sempat diberlakukan.
“Kalau kemarin katakanlah ada moratorium, maka dengan dibukanya (480 SPPG) ini, artinya moratorium tersebut sudah ditiadakan,” tegas Sudaryono dalam acara peresmian tersebut.
Dengan pencabutan moratorium ini, dapur-dapur yang telah memenuhi kelayakan dan standar operasional dapat kembali diaktifkan secara bertahap. Hingga saat ini, BGN mencatat sebanyak 27.022 dapur SPPG telah beroperasi dan mendistribusikan layanan pemenuhan gizi di berbagai wilayah Indonesia.
“Ini adalah awalan kita untuk membuka dan mengaktivasi dapur-dapur yang sudah siap,” tambahnya.
Respons Terhadap Aspirasi Masyarakat
Ekspansi layanan MBG ini diakui Sudaryono sebagai bentuk respons cepat pemerintah terhadap tingginya aspirasi dan kebutuhan masyarakat. BGN secara intensif menampung usulan dari berbagai pihak, mulai dari mitra kerja, pengelola SPPG, kader di lapangan, hingga instansi sekolah yang meminta agar program intervensi gizi tersebut dihadirkan di daerah mereka.
“Kami telah menerima banyak aduan, masukan, email, hingga surat dari berbagai pihak, termasuk masukan dari sekolah-sekolah,” ujar Sudaryono.
Pengembangan program akan terus dilanjutkan secara terukur dengan menjadikan basis data terpadu sebagai acuan pemetaan kebutuhan. BGN berencana melanjutkan aktivasi SPPG ke sejumlah wilayah lain, termasuk kawasan di Kalimantan, Bali, dan Sumatera, yang dinilai memiliki urgensi tinggi terhadap intervensi pemenuhan gizi.
Fokus pada Wilayah 3T dan Stunting Tinggi
Dalam implementasinya, penempatan ratusan SPPG baru ini benar-benar diarahkan pada daerah yang paling membutuhkan sentuhan program gizi pemerintah.
Adapun 480 SPPG yang baru diaktifkan tersebut tersebar secara proporsional di 16 provinsi, yang meliputi: Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Barat, Papua Barat Daya, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat.
Melalui ekspansi berkelanjutan ini, BGN berharap Program MBG dapat memastikan pemerataan layanan pemenuhan gizi, mempercepat penurunan angka stunting nasional, dan menjangkau masyarakat hingga ke pelosok wilayah 3T.(*)
Sumber: @dk
Redaktur: Hamjah
Eksplorasi konten lain dari JENTERA NEWS
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
