JENTERANEWS.com – Pemerintah Kabupaten Sukabumi terus mempertegas komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Hal tersebut tercermin dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) Tahun 2025 yang dibuka langsung oleh Wakil Bupati Sukabumi, H. Andreas, di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi, Kamis (18/12/2025).
Mengusung semangat peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Harkodia) 2025, forum strategis yang diinisiasi oleh Inspektorat Kabupaten Sukabumi ini menjadi momentum krusial untuk memperkuat sistem pengendalian internal melalui manajemen risiko yang terukur serta pembangunan budaya antikorupsi yang masif.
Dalam arahannya di hadapan staf ahli bupati, para asisten, kepala perangkat daerah, direktur RSUD, hingga para camat, Wabup Andreas menekankan bahwa fondasi pemerintahan yang kokoh tidak hanya dibangun di atas kecerdasan intelektual, melainkan harus berakar pada integritas moral.
Wabup Andreas menggarisbawahi perlunya pergeseran paradigma dalam fungsi pengawasan. Menurutnya, Inspektorat harus menjadi garda terdepan dalam upaya preventif.
“Lebih baik mencegah daripada mengobati. Oleh karena itu, peran Inspektorat harus bertransformasi dengan lebih mengedepankan aspek pencegahan dibandingkan penindakan,” tegas Wabup dalam sambutannya.
Ia menilai pengawasan internal merupakan instrumen vital untuk mendeteksi dan mengantisipasi celah korupsi sejak dini. Namun, Wabup juga memberikan peringatan tegas: apabila indikasi pelanggaran telah melampaui batas kewenangan pengawasan internal, maka proses penegakan hukum akan diserahkan sepenuhnya kepada aparat yang berwenang.
Lebih jauh, H. Andreas mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) bahwa jabatan publik adalah sebuah amanah yang harus dipertanggungjawabkan, bukan sarana untuk menunjukkan arogansi kekuasaan.
“Jabatan itu sejatinya untuk kebaikan dan keberkahan. Kita memiliki visi besar mewujudkan Sukabumi yang mubarakah, dan itulah tujuan akhir yang harus kita kejar bersama dengan hati yang bersih,” paparnya.
Selain menyoroti integritas birokrasi, Wabup juga menyinggung tantangan eksternal berupa potensi kebencanaan yang kerap memengaruhi kinerja pemerintah daerah. Ia menyerukan solidaritas antar-perangkat daerah untuk saling bahu-membahu mengedukasi masyarakat dalam menjaga lingkungan serta menindak tegas pelanggaran tata ruang di wilayah masing-masing.
Sementara itu, Inspektur Kabupaten Sukabumi, H. Komarudin, menjelaskan bahwa Rakorwasda ini bukan sekadar agenda tahunan yang bersifat seremonial. Kegiatan ini merupakan manifestasi keseriusan Pemkab Sukabumi dalam menciptakan birokrasi yang transparan.
“Ini adalah komitmen bersama agar di Kabupaten Sukabumi tercipta pemerintahan yang bersih dan berintegritas, dengan target utama zero corruption,” ujar Komarudin.
Komarudin memaparkan, strategi untuk mencapai target tersebut dilakukan melalui integrasi manajemen risiko dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di setiap lini perangkat daerah. Ia menuntut agar penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) tidak berakhir di atas kertas, melainkan teraplikasi dalam proses bisnis nyata.
“Bukan hanya menyusun SOP, tetapi memastikan proses bisnisnya berjalan dengan baik dan terintegrasi. Dengan demikian, tujuan pembangunan daerah dapat tercapai secara efektif sesuai visi Sukabumi Mubarakah,” pungkasnya. (*)
Editor: Hamjah
