JENTERANEWS.com – Pemerintah Kabupaten Sukabumi, dipimpin oleh Bupati H. Asep Japar, bersama Sekretaris Daerah H. Ade Suryaman dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2025 secara virtual. Rakor yang berlangsung di Command Center Setda Palabuhanratu pada Senin (20/10/2025) ini menjadi sorotan utama bagi pemerintah daerah untuk memastikan pertumbuhan ekonomi nasional yang stabil dapat berimbas positif hingga ke tingkat regional.
Rakor vital ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Agenda utamanya berfokus pada langkah-langkah percepatan realisasi belanja pemerintah daerah (Pemda) sebagai kunci menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian secara tegas mengingatkan seluruh Pemda agar mengelola keuangan dengan lebih efisien dan efektif. Ia menyoroti fenomena yang masih terjadi di beberapa daerah, yaitu tingginya pendapatan yang tidak diimbangi dengan rendahnya realisasi belanja.
“Kalau uangnya hanya disimpan di kas daerah, dampaknya tidak terasa bagi masyarakat. Belanjakan sesuai perencanaan, jangan menumpuk di rekening daerah,” tegas Mendagri. Pernyataan ini menjadi cambuk bagi Pemda untuk segera mengalirkan dana pembangunan agar menciptakan perputaran ekonomi yang lebih cepat di tengah masyarakat.
Selain itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga mendesak daerah yang telah menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk segera menyiapkan petunjuk teknis (juknis) yang diperlukan. Langkah ini penting agar berbagai program yang telah direncanakan dapat segera dieksekusi dan dirasakan manfaatnya oleh publik.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyajikan data makroekonomi yang menunjukkan kondisi Indonesia yang sehat dan stabil. Menkeu memaparkan bahwa perekonomian nasional berhasil tumbuh stabil sebesar 5,2 persen pada kuartal kedua tahun 2025. Angka ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan tertinggi di antara negara-negara anggota G20.
“Inflasi juga terkendali di kisaran 2,65 persen. Ini menunjukkan daya beli masyarakat tetap kuat dan pertumbuhan ekonomi tetap berjalan,” ujar Menkeu, menekankan keberhasilan pemerintah dalam mengelola harga dan menjaga stabilitas daya beli.
Secara keseluruhan, Menkeu memastikan bahwa ekonomi Indonesia dinilai sehat dan stabil, serta mendapat kepercayaan kuat dari pasar internasional. Namun, ia menekankan bahwa keberhasilan ini harus disebarluaskan hingga ke daerah. “Peran pemerintah daerah sangat penting untuk memastikan pertumbuhan ekonomi bisa dirasakan masyarakat di bawah. Jadi, kalau ada anggaran, segera belanjakan sesuai desain APBD,” imbuhnya.
Dalam tinjauan regional, Menkeu menyebut bahwa perekonomian di berbagai wilayah Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang positif. Pulau Jawa masih menjadi kontributor utama ekonomi nasional dengan pangsa mencapai 56,9 persen, yang didukung oleh sektor pengolahan yang solid.
Adapun pertumbuhan di Sumatera dan Kalimantan didorong oleh sektor primer seperti pertanian dan perdagangan. Kendati demikian, Menkeu berharap kedua wilayah ini ke depan dapat memperkuat diversifikasi sektor lain agar pertumbuhan ekonomi lebih merata dan tidak terlalu bergantung pada komoditas tertentu.
Secara umum, tren inflasi di daerah juga dinilai terkendali. Dari 38 provinsi, mayoritas, yakni 30 provinsi, mencatat inflasi positif yang terkendali, sementara hanya Maluku Utara yang mengalami sedikit deflasi.
Rakor ini menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk terus mendorong Pemda, termasuk Pemkab Sukabumi, agar segera merealisasikan belanja daerah secara optimal. Percepatan belanja ini tidak hanya berperan sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi juga sebagai instrumen vital dalam menjaga stabilitas inflasi nasional di tengah dinamika ekonomi global.(*)
Reporter: Awang
Redaktur: Hamjah
