JENTERANEWS.com – Sebuah langkah monumental untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan akan segera dimulai di Jawa Barat. Sebanyak 13 Sekolah Rakyat rintisan, termasuk yang berlokasi di Sukabumi, dijadwalkan siap beroperasi secara serentak mulai Senin, 14 Juli 2025.
Program terobosan ini telah berhasil menjaring 1.390 calon siswa dari keluarga prasejahtera, yang terdiri dari 75 siswa tingkat Sekolah Dasar (SD), 675 siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan 640 siswa Sekolah Menengah Atas (SMA).
Informasi ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman, dalam keterangannya di Bandung, Sabtu. Menurutnya, program ini adalah buah sinergi strategis antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Kementerian Sosial RI.
“Pemda Provinsi Jabar bersinergi dengan Kementerian Sosial RI untuk mempersiapkan 13 titik Sekolah Rakyat,” ujar Herman.
Dalam kolaborasi ini, Pemprov Jabar mengambil peran krusial dalam mengidentifikasi calon peserta didik dan memetakan berbagai permasalahan sosial yang mereka hadapi. Sementara itu, Kementerian Sosial akan bertanggung jawab penuh atas aspek teknis pendidikan.
“Tugas kami mengidentifikasi peserta didik dan permasalahannya. Untuk aspek pengajaran, fasilitas, dan pengelolaan akan ditangani langsung oleh Kementerian Sosial,” tegas Herman.
Untuk tahap awal, kegiatan belajar mengajar akan memanfaatkan bangunan eksisting yang tersedia, seperti salah satu fasilitas di Bekasi. Namun, rencana jangka panjang yang lebih ambisius telah disiapkan. Kementerian Sosial berencana mendirikan gedung sekolah permanen di setiap kabupaten/kota yang menjadi lokasi program.
Mendukung rencana tersebut, Pemprov Jabar telah menyiapkan lahan strategis, yakni seluas 5 hektar di Sumedang dan 10,5 hektar di kawasan teknopolis Gedebage, Kota Bandung. Selain itu, beberapa usulan pemanfaatan aset daerah juga telah diajukan, termasuk bekas gedung SMKN Palabuhanratu dan eks SMPN 18 Cirebon.
“Kami harap Sekolah Rakyat bisa menjadi titik balik pemutus rantai kemiskinan, agar anak-anak dari keluarga tidak mampu mendapat masa depan yang lebih baik,” kata Herman penuh harap.
Inisiatif di Jawa Barat ini merupakan bagian dari cetak biru nasional yang telah mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat dan legislatif. Komisi VIII DPR RI secara resmi telah menyetujui alokasi anggaran untuk pengembangan Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, menyatakan komitmennya untuk mengawal program ini. Ia menegaskan bahwa DPR mendukung penuh realisasi 100 Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia, dengan target satu sekolah per kabupaten/kota, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo.
“Kami akan pastikan anggarannya tersedia untuk kelanjutan program ini,” tegas Abdul Wachid, memberikan jaminan bahwa masa depan pendidikan bagi anak-anak kurang mampu akan menjadi prioritas nasional.(*)
Kor : Herman
Redaktur: Hamjah
