Menu ✖

Mode Gelap

Jakarta · 26 Agu 2026 18:16 WIB

BGN Moratorium Pembukaan Dapur MBG Baru, Fokus Benahi Tata Kelola 27 Ribu Unit SPPG


					Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono (tengah, berkemeja biru) menyampaikan keterangan pers terkait kebijakan moratorium pembukaan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) baru di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (26/8/2026). Penundaan ini dilakukan untuk memprioritaskan pembenahan tata kelola pada 27.000 unit dapur yang sudah ada. Perbesar

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono (tengah, berkemeja biru) menyampaikan keterangan pers terkait kebijakan moratorium pembukaan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) baru di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (26/8/2026). Penundaan ini dilakukan untuk memprioritaskan pembenahan tata kelola pada 27.000 unit dapur yang sudah ada.

JENTERANEWS.com — Badan Gizi Nasional (BGN) memutuskan untuk menghentikan sementara (moratorium) penambahan unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) baru di seluruh Indonesia. Langkah strategis ini diambil guna memprioritaskan pembenahan tata kelola, perbaikan standar sanitasi, penguatan manajemen keuangan, serta penataan sistem operasional pada dapur-dapur yang telah beroperasi.

Kepala BGN, Sudaryono, menegaskan pentingnya menyelesaikan berbagai persoalan mendasar pada 27.000 unit SPPG yang sudah berjalan sebelum melakukan ekspansi layanan lebih jauh.

“Izinkan kami membereskan 27.000 SPPG yang sudah operasional dulu soal tata kelola, aturan, peraturannya itu mesti benar dulu. Jangan sampai ini belum beres, kita buka-buka-buka, akhirnya numpuk masalah,” ujar Sudaryono dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (26/8/2026).

Menanggapi kebijakan penundaan ini, BGN meminta para mitra penyedia, perbankan, dan pemangku kepentingan terkait untuk bersabar dan tidak terburu-buru mengajukan pembukaan unit baru dalam waktu dekat. Sudaryono menjelaskan bahwa penangguhan ini juga berlaku bagi fasilitas dapur yang fisiknya telah selesai 100 persen maupun unit yang diproyeksikan untuk wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

BGN berencana mengeluarkan regulasi baru yang komprehensif setelah seluruh mekanisme antarkementerian dan lembaga rampung diselaraskan.

“Kami bereskan dulu dari sisi tata kelolanya, keuangannya beres, urusan dengan Kemenkes beres, aturan di PANRB-nya beres, dengan BKKBN beres. Baru kita akan keluarkan peraturan-peraturan baru yang itu mengakomodir pembukaan atau aktivasi dapur-dapur di wilayah 3T dan wilayah-wilayah lain yang memang masih membutuhkan MBG,” tuturnya.

Meski memahami tekanan finansial yang dialami sejumlah mitra pembangun dapur yang memiliki kewajiban perbankan, pihak BGN meminta tenggat waktu tambahan untuk menyelesaikan perapihan manajemen ini. Hingga saat ini, BGN belum menetapkan tanggal pasti mengenai kapan pendaftaran dan pemanfaatan dapur MBG baru akan kembali dibuka.

Koordinasi lintas sektor bersama kementerian terkait akan terus dimaksimalkan agar seluruh operasional dapur MBG ke depan dapat berjalan transparan, higienis, dan bebas dari kendala teknis maupun regulasi.(*)


Eksplorasi konten lain dari JENTERA NEWS

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Artikel ini telah dibaca 69 kali

badge-check

Publisher

Baca Lainnya

Pemerintah Tetapkan Penghasilan Manajer KDKMP Rp 6,8 Juta–Rp 8,3 Juta Per Bulan, Bertugas Mulai 1 Oktober

30 September 2026 - 20:23 WIB

Kementerian Haji Pangkas Masa Tunggu Haji Indonesia Jadi 14 Tahun

30 September 2026 - 20:06 WIB

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak saat menyampaikan keterangan kepada awak media terkait pemangkasan durasi antrean haji di Istana Kepresidenan, Jakarta.

BGN Resmi Ubah Skema Insentif Dapur MBG Jadi Rp2.000 per Porsi, Berlaku 5 Oktober 2026

30 September 2026 - 19:20 WIB

Nasional (BGN) Dr. Sudaryono, Eng., M.M., MBA., memberikan keterangan resmi terkait penyesuaian skema insentif operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jakarta.

Pemerintah dan DPR Sahkan APBN 2027: Belanja Negara Tembus Rp4.106,3 Triliun

29 September 2026 - 19:06 WIB

Presiden Prabowo Subianto saat memimpin jalannya pemerintahan. Arsitektur APBN 2027 yang disepakati difokuskan pada penguatan ekonomi, pendidikan (Rp824 T), dan perlindungan sosial (Rp539,7 T).

Pemerintah Buka Suara soal Penempatan Manajer KDKMP Lintas Wilayah: Utamakan Domisili dan Kesiapan Bangunan

28 September 2026 - 07:12 WIB

Presiden Prabowo Instruksikan Redesain Anggaran Pendidikan demi Program Sekolah dan Kuliah Gratis

24 September 2026 - 11:49 WIB

Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas pembahasan redesain anggaran pendidikan gratis dari jenjang TK hingga PTN di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/9/2026).
Trending di Jakarta

Eksplorasi konten lain dari JENTERA NEWS

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca