JENTERANEWS.com – Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya secara tegas menepis isu yang menyebutkan bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis mengorbankan program dan anggaran pendidikan nasional. Ia meluruskan narasi keliru yang menuding program unggulan tersebut menyebabkan banyak sekolah terbengkalai dan kesejahteraan guru terabaikan.
“Saya ingin meluruskan pemahaman dan narasi yang keliru. Makan bergizi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) siswa dari tingkat PAUD hingga SMA sederajat. Apakah program ini mengurangi program pendidikan? Saya jawab, tidak,” ujar Seskab Teddy dalam keterangannya.
Program Pendidikan Tetap Berjalan dan Terus Ditambah
Seskab memastikan bahwa tidak ada satupun program strategis pendidikan dari periode sebelumnya yang dihentikan demi mendanai Makan Bergizi Gratis. Bantuan pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Indonesia Pintar (PIP) tetap berjalan secara optimal.
Bahkan, Presiden Prabowo Subianto menambah inisiatif baru melalui pembentukan “Sekolah Rakyat”. Program ini secara khusus menyasar anak-anak putus sekolah atau mereka yang belum pernah mengenyam pendidikan. Di Sekolah Rakyat, anak-anak tersebut tidak hanya disekolahkan, tetapi juga diberikan fasilitas penginapan, makan bergizi, serta jaminan kesehatan.
Intervensi Pusat untuk Renovasi 16 Ribu Sekolah
Menanggapi tudingan mengenai banyaknya sekolah yang terbengkalai, Teddy menjelaskan bahwa masalah infrastruktur pendidikan merupakan persoalan klasik yang telah ada sejak lama. Ia mengingatkan kembali bahwa berdasarkan aturan otonomi, pengelolaan SD dan SMP adalah kewenangan Bupati/Wali Kota, sedangkan SMA berada di bawah wewenang Gubernur.
Meski demikian, pemerintah pusat di era Presiden Prabowo tidak tinggal diam melihat kerusakan infrastruktur yang belum tertanggulangi di daerah.
“Faktanya, di tahun 2025 saja sudah ada sekitar 16 ribu sekolah yang direnovasi. Datanya ada, fotonya bisa dicek, dengan total anggaran sekitar Rp17 triliun di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah,” tegas Seskab.
Tiga Fakta Peningkatan Kesejahteraan Guru
Lebih lanjut, Seskab memaparkan tiga langkah konkret yang telah dilakukan pemerintah untuk membantah anggapan bahwa guru tidak diperhatikan:
-
Kenaikan Insentif Guru Honorer: Meski status guru honorer berada di bawah wewenang pemerintah daerah, pemerintah pusat tetap memberikan insentif. Insentif yang tidak pernah naik selama 20 tahun (2005–2025) ini, akhirnya dinaikkan pada era Presiden Prabowo menjadi Rp400.000.
-
Kenaikan Tunjangan Guru Non-ASN: Tunjangan bagi tenaga pendidik non-ASN telah dinaikkan dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta.
-
Pencairan Langsung Setiap Bulan: Sebelumnya, tunjangan honor ditransfer melalui pemerintah daerah dan baru cair setiap tiga bulan sekali. Melalui instruksi Presiden, saat ini tunjangan tersebut langsung ditransfer ke rekening masing-masing guru setiap bulannya.
“Jadi, yang mau saya sampaikan, tidak ada program pendidikan yang dikurangi atau tidak berjalan. Seluruhnya berjalan, dilanjutkan, bahkan ditambah. Pemerintah kini lebih detail dan fokus kepada siswanya, sekolahnya, dan juga gurunya,” pungkas Teddy.(*)
Editor: Hamjah
