JENTERANEWS.com– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi menggelar rapat evaluasi komprehensif mengenai keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Kamis (11/6/2023). Langkah strategis ini diambil guna memastikan hak-hak kesehatan masyarakat di wilayah Sukabumi tetap terpenuhi secara optimal.
Rapat kerja yang berlangsung secara formal tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukabumi, H. Ade Suryaman, serta dihadiri oleh sejumlah kepala perangkat daerah dan dinas terkait.
Dalam evaluasi ini, Pemkab Sukabumi membedah sejumlah agenda krusial yang menjadi pilar keberhasilan program kesehatan masyarakat. Fokus utama pembahasan dalam rapat tersebut meliputi:
-
Validasi Kepesertaan: Meninjau kembali cakupan kepesertaan aktif masyarakat Sukabumi dalam program JKN.
-
Sinkronisasi Data PBI: Menyelaraskan data warga Penerima Bantuan Iuran (PBI) agar bantuan premi kesehatan tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.
-
Ketersediaan Anggaran: Memastikan ketersediaan dan ketahanan anggaran daerah guna menopang keberlanjutan program secara jangka panjang.
Di sela-sela pembahasan, Sekda Kabupaten Sukabumi, H. Ade Suryaman, menekankan bahwa Program JKN bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan langkah nyata pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan sosial dan kesehatan bagi warganya.
“Pemerintah Kabupaten Sukabumi berkomitmen penuh untuk menjaga keberlangsungan Program JKN ini. Kita ingin memastikan tidak ada warga kurang mampu yang kesulitan mendapat akses berobat,” ujar Ade Suryaman secara tegas.
Ade juga menambahkan bahwa kunci utama dari efektivitas program ini berada pada akurasi data. Oleh karena itu, ia menginstruksikan seluruh jajaran dinas terkait untuk memperkuat sinergi dan komunikasi dalam melakukan pembaruan data secara berkala.
“Sinergi dan validasi data merupakan kunci utama dalam pelaksanaan program ini. Dia meminta seluruh dinas terkait untuk terus memperbarui dan menyinkronkan data agar layanan dapat tepat sasaran,” pungkasnya.
Melalui evaluasi berkala ini, Pemkab Sukabumi berharap sistem jaminan kesehatan di daerah dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan memberikan dampak langsung yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.(*)
