Menu

Mode Gelap

Ekonomi · 8 Apr 2025 09:48 WIB

Ancaman PHK Massal di Industri Padat Karya, Respon Cepat Pemerintah Mendesak


					Para demonstran berkumpul dengan fokus, membawa spanduk dan poster berisi tuntutan terkait dampak kebijakan tarif impor terhadap industri padat karya. Perbesar

Para demonstran berkumpul dengan fokus, membawa spanduk dan poster berisi tuntutan terkait dampak kebijakan tarif impor terhadap industri padat karya.

JENTERANEWS.com – Kebijakan tarif impor sebesar 32 persen yang ditetapkan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menimbulkan kekhawatiran serius di kalangan pekerja industri padat karya Indonesia, terutama di sektor garmen, alas kaki, dan tekstil. Mochamad Popon, Ketua Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SP TSK SPSI) Kabupaten Sukabumi, mengungkapkan bahwa kebijakan ini berpotensi besar memicu gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal.

“Sektor garmen dan alas kaki adalah dua penyumbang terbesar dalam neraca perdagangan Indonesia-Amerika Serikat. Dengan nilai perdagangan mencapai sekitar 9 miliar dolar AS, penurunan volume ekspor ke AS akan langsung berdampak pada penurunan produksi dalam negeri,” ujar Popon Senin (7/4).

Menghadapi situasi ini, SP TSK SPSI mendesak pemerintah untuk mengambil langkah cepat dan strategis. Pertama, mereka meminta pemerintah untuk segera melakukan negosiasi ulang dengan pemerintah AS guna mencari solusi yang saling menguntungkan. Kedua, mereka menekankan pentingnya mempercepat penyelesaian perjanjian perdagangan CEPA dengan negara-negara di luar pasar tradisional seperti Eropa dan AS.

“Diversifikasi pasar ekspor adalah kunci untuk mengurangi ketergantungan pada satu pasar tertentu, terutama dalam kondisi ketidakpastian ekonomi global seperti saat ini,” tegas Popon.

Selain itu, SP TSK SPSI juga menyoroti perlunya penghapusan hambatan investasi yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, serta penyusunan rencana perlindungan sosial bagi pekerja di sektor padat karya. “Dengan nilai tukar rupiah yang melemah, harga kebutuhan pokok melonjak, dan daya beli pekerja menurun. Pemerintah harus siap menghadapi dampak sosial dan ekonomi yang mungkin timbul,” tambah Popon.

Dalam konteks hubungan industrial di tingkat perusahaan, Popon mengimbau para pengusaha, khususnya di sektor alas kaki dan garmen di Kabupaten Sukabumi, untuk mengedepankan dialog sosial dan menghindari PHK. “Kami meminta pengusaha untuk mengoptimalkan komunikasi dengan serikat pekerja di setiap perusahaan. SP TSK SPSI siap bermitra dan berdialog untuk mencari solusi terbaik,” katanya.

Popon berharap, melalui dialog sosial yang kuat dan komitmen bersama antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah, dampak negatif dari kebijakan tarif Trump dapat diminimalkan. “Kami berharap, dengan dialog sosial yang efektif, risiko dari kebijakan tarif Trump sebesar 32 persen ini, terutama bagi anggota SP TSK SPSI di sektor garmen dan alas kaki di Kabupaten Sukabumi, dapat diminimalkan,” pungkasnya.

Laporan : Joko

Artikel ini telah dibaca 44 kali

badge-check

Publisher

Baca Lainnya

Waspada Penipuan Dapur Makan Bergizi Gratis, BGN Tegaskan Proses SPPG Bebas Biaya

29 Mei 2026 - 22:23 WIB

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) RI, Sony Sonjaya (tengah), didampingi oleh jajaran kepolisian, memberikan keterangan pers terkait dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan berkedok penentuan titik lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jakarta, Jumat. Dalam keterangannya, BGN menegaskan bahwa seluruh proses pengajuan dan verifikasi dapur untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sepenuhnya bersifat transparan dan tidak dipungut biaya.

Wujudkan Pendidikan Bebas Kekerasan, Pemkab Sukabumi Resmi Bentuk Pokja BSAN Lintas Sektor

29 Mei 2026 - 22:09 WIB

Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, H. Ade Suryaman (tengah latar belakang), memimpin langsung Rapat Koordinasi Pembentukan Pokja Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (BSAN) Lintas Sektor di Pendopo Sukabumi, Jumat (29/05/2026). Pertemuan ini menjadi langkah proaktif Pemkab Sukabumi menciptakan iklim pendidikan positif dan bebas kekerasan.

Diduga Gelapkan Dana Proyek Pembangunan Desa, Oknum Kades di Sukabumi Resmi Ditahan Polisi

29 Mei 2026 - 21:36 WIB

Diduga Gelapkan Dana Proyek Pembangunan Desa, Oknum Kades di Sukabumi Resmi Ditahan Polisi

Disdik dan Bupati Sukabumi Tegaskan Transparansi serta Integritas dalam SPMB 2026

29 Mei 2026 - 10:09 WIB

Jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi saat menghadiri acara Penandatanganan Komitmen Bersama SPMB Ramah Anak Tahun 2026. Kegiatan ini menekankan pentingnya pelaksanaan seleksi yang transparan, akuntabel, dan bebas diskriminasi demi menjamin hak pendidikan yang adil bagi seluruh calon peserta didik.

Pemkab Sukabumi Salurkan Tujuh Ekor Sapi Kurban dan Bantuan Sosial dari Laznas Bakrie Amanah

28 Mei 2026 - 15:54 WIB

Bupati Sukabumi H. Asep Japar bersama perwakilan Keluarga Besar Bakrie, Sinta, menyaksikan langsung prosesi penyiapan salah satu dari tujuh ekor sapi kurban berbobot total sekitar 6 ton yang disalurkan melalui Laznas Bakrie Amanah di Pondok Pesantren Modern Assalam Putri, Warungkiara, Sukabumi, Kamis (28/5/2026). (Foto: Dok. Pemkab Sukabumi)

14 Personel Satpol PP Kabupaten Sukabumi Terima Perpanjangan Kontrak PPPK, Kasatpol PP Tekankan Profesionalisme

27 Mei 2026 - 12:11 WIB

Sebanyak 14 personel Satpol PP Kabupaten Sukabumi berfoto bersama sambil menunjukkan dokumen perpanjangan Perjanjian Kerja PPPK Formasi 2023 usai acara penyerahan di Aula Puspa BKPSDM Kabupaten Sukabumi, Selasa (26/5/2026).
Trending di Sukabumi