JENTERANEWS.com – Bupati Sukabumi H. Marwan Hamami didampingi Sekda Ade Suryaman dan Kepala Perangkat Daerah mengikuti rapat koordinasi (rakor) pencabutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) secara virtual dari Pendopo, Senin, 2 Januari 2023. Kegiatan dipandu Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Pada kesempatan itu hadir pula Menteri Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan hingga Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
Menteri Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pelaksanaan PPKM akhirnya dihentikan. Hal itu setelah hampir tiga tahun terlaksana untuk menanggulangi covid 19 secara non medis.
“Penghentian PPKM ini dihentikan lantaran covid 19 terkendali, imunitas masyarajat tinggi, kapasitas kesehatan baik, dan pemulihan ekonomi yang cepat,” ujarnya.
Penghentian PPKM pun sebagai upaya transisi dari pandemi menuju endemi. Meskipun begitu, masyarakat harus tetap waspada. Apalagi, pandemi secara global belum usai.
“Meskipun PPKM telah dihentikan, namun protokol kesehatan harus tetap diperhatikan, terutama di pusat pelayanan kesehatan,” ucapnya.
Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin menambahkan, proses transisi pandemi ke endemi dilakukan secara bertahap. Sebab, transisi ini akan menurunkan intervensi pemerintah dan meningkatkan partisipasi masyarakat.
“Begitu endemi, peran masyarakat menjaga kesehatan diri sendiri menjadi sangat penting. Sebab, pemerintah tidak akan intervensi lagi,” ungkapnya.
Maka dari itu, sejauh ini masih transisi. Sebab, hanya kebijakan PPKM saja yang dicabut.
“Status kedaruratan kesehatan dan bencana nasional covid 19 belum ditarik, sebab sifatnya global. WHO pun menyebutkan pandemi masih ada,” bebernya.
PPKM ditarik lantaran daya tahan masyarakat sudah tinggi. Selain itu, intervensi medis seeprti vaksin, obat, dan perawatan sudah baik.
“PPKM berbicara pembatasan kegiatan masyarakat, semisal kerumunan. Secara kasus pandemi belum dicabut,” terangnya.
Sementara itu, Bupati Sukabumi H. Marwan Hamami mengatakan, daerah yang dipimpinnya akan mengikuti kebijakan pusat termasuk pemberhentian kebijakan PPKM.
“Kita akan mengikuti sesuai arahan dan instruksi pusat, terutama dari berbagai kebijakannya,” pungkasnya.***
