Menu

Mode Gelap

Sukabumi · 13 Sep 2025 03:10 WIB

Demo Kelima GMNI Sukabumi: Kritisi Kenaikan Tunjangan DPRD dan Kinerja TKPP


					Aksi demo mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sukabumi di depan Balai Kota Sukabumi, Jumat (12/9/2025). Perbesar

Aksi demo mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sukabumi di depan Balai Kota Sukabumi, Jumat (12/9/2025).

JENTERANEWS.com – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sukabumi kembali menggelar aksi unjuk rasa di Balai Kota Sukabumi pada Jumat (12/9/2025). Demo kali ini menjadi yang kelima kalinya dilakukan oleh GMNI untuk mendesak Pemerintah Kota Sukabumi meninjau ulang sejumlah kebijakan kontroversial.

Aksi massa ini menyoroti dua isu utama, yaitu kenaikan tunjangan perumahan dan transportasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sukabumi serta kinerja Tim Khusus Percepatan Pembangunan (TKPP) yang dinilai tidak efektif.

Ketua GMNI Sukabumi Raya, Aris Gunawan, menyampaikan bahwa kenaikan tunjangan DPRD yang diatur dalam Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 2 dan 3 Tahun 2025 tidak etis. “Tunjangan ini naik signifikan, padahal inflasi Kota Sukabumi per Juli 2025 adalah yang tertinggi di Jawa Barat,” ujar Aris. Total anggaran tunjangan ini mencapai Rp6,33 miliar.

GMNI menuntut agar tunjangan tersebut dikembalikan ke besaran semula. Aris menyarankan agar anggaran yang dihemat dapat dialihkan untuk program-program yang lebih pro-rakyat.

Selain itu, GMNI juga mengkritisi kinerja TKPP. Aris mengutip pernyataan Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, yang sempat menyebut bahwa hanya Ketua TKPP, Ubaidillah, yang bekerja. “Yang lainnya hanya pajangan, tidak bekerja tapi digaji APBD,” kata Aris menirukan ucapan Wali Kota. GMNI menilai pernyataan tersebut tidak pantas dan menunjukkan adanya masalah serius dalam struktur tim tersebut.

Menanggapi kritik ini, Wali Kota Ayep Zaki di hadapan massa aksi menyatakan akan memberhentikan anggota TKPP yang dinilai tidak produktif. “Anggota TKPP lainnya tidak bisa apa-apa, besok saya berhentikan,” tegasnya. Namun, Wali Kota membela Ubaidillah, Ketua TKPP, dengan alasan profesionalismenya. “Ubaidillah itu profesional, direktur Astra. Sampai mati akan saya pertahankan,” kata Ayep Zaki.

Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi, Rojab Asyari, menjelaskan bahwa nilai tunjangan perumahan dan transportasi ditetapkan berdasarkan kajian tim penilai. Namun, ia menyatakan kesiapan DPRD untuk melakukan evaluasi. “Kalau memang tuntutannya adalah kembali ke Perwal 2024 atau 2022, kita siap. Ini bisa dievaluasi,” jelas Rojab, membuka peluang negosiasi.

GMNI menyikapi pernyataan ini dengan menyebut bahwa anggota TKPP telah menerima “gaji buta” dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Aris Gunawan juga mengungkapkan bahwa GMNI telah mengambil langkah hukum dengan melaporkan dugaan gratifikasi jabatan yang melibatkan Ubaidillah kepada Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi.

Aksi demo yang berlangsung damai ini menunjukkan ketegasan GMNI dalam mengawal kebijakan pemerintah. Mereka berkomitmen untuk terus mengawasi penggunaan anggaran publik dan memastikan setiap rupiah digunakan untuk kepentingan rakyat.(*)


Reporter: Denny

Redaktur: Hamjah



Eksplorasi konten lain dari JENTERA NEWS

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Artikel ini telah dibaca 36 kali

Baca Lainnya

Napi Lapas Warungkiara Kabur Saat Masa Asimilasi, Petugas dan Kepolisian Gelar Pengejaran

20 Agustus 2026 - 19:58 WIB

Foto Patah alias Acil, narapidana kasus pencurian yang dilaporkan kabur dari Lapas Kelas IIA Warungkiara, Kabupaten Sukabumi, saat menjalani program asimilasi. (Foto: Dok. Lapas Warungkiara)

Perkuat Tata Kelola Pembudayaan Hidup Sehat, Dinkes Jabar Gelar Bimtek Lintas Sektor di Sukabumi

20 Agustus 2026 - 17:43 WIB

Suasana pemaparan materi dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Pendampingan Pembudayaan Hidup Sehat (PHS) Tingkat Kabupaten Sukabumi yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat di Pendopo Sukabumi, Kamis (20/8/2026). Kegiatan ini bertujuan memperkuat kapasitas teknis dan manajerial lintas sektor guna mendorong perubahan perilaku hidup sehat di masyarakat.

Pastikan Kesiapan Fisik dan Administrasi KDKMP, Sekda Sukabumi Hadiri Rakornas Percepatan Verval

20 Agustus 2026 - 17:25 WIB

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukabumi, H. Ade Suryaman (tengah depan berbatik hitam dan kacamata), didampingi jajaran pimpinan perangkat daerah, mendengarkan pemaparan Deputi Bidang Pengawasan Koperasi Kementerian Koperasi RI dalam Rakornas Percepatan Verval Gerai KDKMP secara daring dari Pendopo Sukabumi, Kamis (20/8/2026). Di sebelah kiri Sekda (wanita berhijab) dan sebelah kanannya (pria berbatik) adalah bagian dari tim pendamping.

Sidang Kematian Nizam Syafei: Ahli Forensik Sebut Penyakit Kronis Sebagai Penyebab, Perkuat Pembelaan Ibu Tiri

20 Agustus 2026 - 16:51 WIB

Terdakwa Teni Ridha Shi alias TR saat menjalani sidang lanjutan beragendakan pemeriksaan saksi ahli di Pengadilan Negeri (PN) Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Rabu (19/8/2026).

Tiga Hari Hilang, Mahasiswa Asal Jakarta Ditemukan Meninggal Dunia di Perairan Citepus Sukabumi

20 Agustus 2026 - 16:29 WIB

Tim gabungan dari Satpolairud Polres Sukabumi, Basarnas, dan TNI AL mengevakuasi jasad korban tenggelam, Ahmad Nadif Fadilah (21), menggunakan kantong mayat di bibir Pantai Dolpin Citepus, Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Rabu (19/8/2026). Jasad mahasiswa asal Jakarta Selatan itu ditemukan mengapung setelah tiga hari dinyatakan hilang di Pantai Karangnaya.

Korupsi APBDes Rp574 Juta untuk Renovasi Rumah, Kaur Keuangan Desa di Sukabumi Resmi Ditahan

19 Agustus 2026 - 08:21 WIB

Petugas Walsus Kejari Sukabumi mengawal seorang tahanan menuju mobil tahanan (atau ke dalam gedung, tidak jelas dari gambar) usai menjalani pemeriksaan. Tahanan tersebut mengenakan rompi oranye khas tahanan Kejari Sukabumi.
Trending di Sukabumi

Eksplorasi konten lain dari JENTERA NEWS

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca