JENTERANEWS.com — Badan Gizi Nasional (BGN) di bawah kepemimpinan baru, Sudaryono, mengambil langkah tegas dalam upaya pembenahan internal dan operasional institusi. BGN secara resmi memberhentikan ratusan pegawai serta menutup permanen ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai bermasalah, Senin (27/7/2026).
Kepala BGN, Sudaryono, yang juga merupakan eks Wakil Menteri Pertanian, menegaskan bahwa langkah ini merupakan komitmen BGN untuk mendisiplinkan jajaran pegawai dan memastikan kualitas program yang berjalan.
“Kami mencoba untuk bersih-bersih. Kami mencoba untuk kemudian memberikan sanksi bagi yang melanggar,” ungkap Sudaryono usai memimpin rapat di Kantor BGN, Jakarta.
Pembenahan Internal: Pemecatan dan Sanksi Disiplin
Dalam laporan pembenahannya, BGN secara resmi memberhentikan 261 pegawai non-Aparatur Sipil Negara (ASN). Angka tersebut terdiri atas 224 pegawai non-ASN dan 37 tenaga ahli.
Tidak hanya menyasar pegawai non-ASN, BGN juga tengah memproses sanksi bagi ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang terbukti melakukan pelanggaran berat.
“Kami telah memproses temuan terhadap sembilan orang yang melakukan pelanggaran berat atau disiplin berat. Ini adalah ASN dan PPPK, dan besar kemungkinan yang bersangkutan akan kami proses pemecatan,” tegas Sudaryono.
Lebih lanjut, BGN turut menjatuhkan hukuman disiplin ringan terhadap 39 ASN. Pelanggaran ringan ini akan diganjar dengan sanksi administratif berupa mutasi maupun demosi.
Penutupan Ratusan Dapur MBG Bermasalah
Di sektor operasional, BGN mengambil tindakan penertiban dengan menghentikan operasional 833 SPPG atau dapur MBG di berbagai wilayah di Indonesia secara permanen.
Penutupan ini dilakukan karena mayoritas pengelola dapur tidak melakukan perbaikan standar operasional, meskipun BGN telah memberikan tenggat waktu untuk evaluasi. Adapun alasan utama penutupan meliputi masalah higienitas, sanitasi, kualitas makanan yang di bawah standar, masalah Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), hingga adanya risiko keracunan.
Berdasarkan data BGN, ratusan dapur bermasalah tersebut tersebar di berbagai wilayah, dengan rincian 98 dapur di Sumatera, 311 dapur di Jawa dan Madura, serta 424 dapur di wilayah Kalimantan hingga Papua.
Sudaryono memastikan, pengelola dapur yang ditutup permanen ini tidak akan lagi menerima kompensasi atau pembayaran insentif dari pemerintah.
“Dapur yang di-suspend secara permanen ini bukan seperti yang lalu, di mana di-suspend tetapi tetap dibayar. Kalau yang ini sudah di-suspend, tutup, dan tidak dibayar. Ini betul-betul suspend karena pelanggaran tata kelola,” paparnya.
Pemenuhan Gizi dan Pengalihan Distribusi
Ke depan, BGN tidak akan segan menindak tegas SPPG yang terbukti “nakal”. Sudaryono kembali mengingatkan kepada seluruh mitra SPPG mengenai esensi utama dari program ini.
“Sekali lagi, ini namanya Makan Bergizi Gratis; bukan sekadar makan enak gratis, bukan pula makan banyak gratis. Mencukupkan gizinya lah yang menjadi tolok ukur. Kami ingin menunya tersaji baik, gizinya terpenuhi, dan perputaran ekonomi lokal juga berjalan,” tegasnya.
Untuk mengantisipasi dampak penutupan ratusan dapur terhadap para penerima manfaat, BGN telah menyiapkan skema mitigasi. Distribusi MBG dari SPPG yang telah dihentikan akan segera dialihkan ke dapur-dapur lain di sekitar sekolah yang terdampak.
“Kami memastikan jangan sampai pihak yang tadinya menerima manfaat menjadi tidak menerima. Begitu di-suspend, secara otomatis kami akan membagi porsi layanan tersebut kepada dapur-dapur lain di sekitarnya,” pungkas Sudaryono.(*)
Eksplorasi konten lain dari JENTERA NEWS
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
