JENTERANEWS.com – Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang digadang-gadang sebagai tonggak keberhasilan sistem kesehatan Indonesia, kini tengah menghadapi tantangan serius di Kabupaten Sukabumi. Ratusan ribu warga, yang seharusnya terdaftar sebagai penerima bantuan iuran (PBI), terancam tidak dapat mengakses layanan kesehatan akibat kuota PBI yang menipis di tingkat pusat.
Kekhawatiran ini diungkapkan oleh Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, saat menghadiri Sosialisasi Program BPJS Kesehatan di Yayasan Nurul Qur’an Cikakak, Sukabumi, Selasa (25/02). Menurutnya, meskipun Sukabumi telah mencapai Universal Health Coverage (UHC), permasalahan muncul pada peserta non-cut off yang tertunda aktivasi kepesertaannya.
“Kurang lebih 200 ribu peserta PBI yang seharusnya dicover APBN, sekarang terkendala. Kuota PBI di pusat sudah habis,” ungkap Zainul, yang akrab disapa Kang Zainul.
Akibatnya, warga Sukabumi yang memiliki tunggakan atau belum mengurus kepesertaan PBI, tidak dapat langsung mengakses layanan kesehatan. Mereka harus menunggu aktivasi, yang prosesnya saat ini terhambat.
Kang Zainul menegaskan bahwa Komisi IX DPR RI tengah berupaya keras untuk mengatasi masalah ini. Mereka mendorong pemerintah pusat, melalui Kementerian Sosial, untuk segera mencairkan kuota tambahan PBI.
“Kami berikhtiar agar 200 ribu peserta yang sudah masuk DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) bisa dicover APBN melalui dana pusat,” tegas politisi PKB tersebut.
Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Sukabumi, Ahmad Sanusi Budi Permana, yang turut hadir dalam sosialisasi tersebut, menjelaskan lebih lanjut tentang program JKN yang berlaku saat ini. Ia juga memberikan pemahaman kepada 200 peserta yang hadir mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai peserta BPJS Kesehatan.
“Kami terus berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Sukabumi. Namun, kami juga membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat agar kuota PBI dapat segera ditambah,” ujar Ahmad Sanusi.
Sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang program BPJS Kesehatan. Di sisi lain, upaya DPR RI untuk memperjuangkan kuota tambahan PBI menjadi angin segar bagi ratusan ribu warga Sukabumi yang membutuhkan jaminan kesehatan.(*)
