JenteraNews _ Masyarakat Desa Panumbangan dan Desa Cijulang Kecamatan Jampang Tengah Kabupaten Sukabumi, menolak perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) milik PT Bumiloka Jampang Tengah.
Hal itu terungkap, dalam pertemuan musyawarah antara pihak PT Bumiloka , Dengan tokoh masyarakat,Tokoh pemuda yang merupakan para petani penggarap. Acara tersebut dihadiri Muspika Jampang Tengah, Rabu 23 Maret 2022.
Musyawarah yang berlangsung di Aula Kecamatan Jampang Tengah, terjadi karena beredar isu bahwa PT Bumiloka akan kembali memperpanjang kontraknya dan proses perizinan hampir beres.
Pada musyawarah tersebut puluhan masyarakat yang umumnya petani penggarap, menolak perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Bumiloka yang berada di wilayah Kecamatan Jampang Tengah Kabupaten Sukabumi.
“Kami menolak perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Bumiloka karena banyak petani yang tidak bisa menggarap lahan negara bila HGU tetap kembali berada di tangan pihak perusahaan.” Kata Unang Kuswandi, tokoh petani Jampang Tengah.
“Sudah jelas dalam UUD 45 Pasal 33 dan UUPA No 5 Tahun 1960 yang menyatakan bahwa tanah-tanah milik negara harus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat,” Lanjutnya.
“Kami berharap pemerintah melihat keadaan situasi kondisi masyarakat yang hanya punya penghasilan dari hasil garapan dilahan tersebut. Saya mohon kepada Pak Camat agar menyampaikan keluh kesah kami kepada pemerintah Kabupaten” kata Unang
Menanggapi isu yang beredar, Kepala Desa Panumbangan, Lalan, angkat bicara, dirinya memastikan bahwa pihak Desa belum pernah memberi izin rekomondasi perpanjangan HGU PT. Bumiloka.
Seminggu yang lalu saya beserta pak Camat sudah menanyakan kepada pihak perusahaan “kenapa beredar isu proses perpanjangan sudah delapan puluh persen, padahal saya sebagai kepala Desa, yang mejabat sudah Empat Tahun Tiga Bulan belum pernah memberikan izin rekomondasi perpanjangan HGU kepada PT. Bumiloka.
Sebelumnya pada Tanggal 18 Oktober 2021 kedatangan Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis (Deputi II) yang diwakili Pak Usep, dengan tujuanya untuk men-survai lahan HGU PT Bumiloka yang sudah habis kontrak pada 30 Desember 2016 lalu.
“Bahkan saya dan Pak camat waktu itu, sempat menghadiri undangan Deputi II, undangan tersebut terusan dari Dewan Pimpinan Pusat Serikat Petani Indonesia (SPI) untuk rapat internal di Kantor Sekertaris Daerah (Sekda). Tujuannya agar pihak kami bisa mendampingi Deputi dua mengecek kebenaran bahwa lahan tersebur sudah hampir 100 persen di garap oleh masyarakat.” Kata Lelen
Waktu itu, kata Lelen, Pak Usep menyampaikan melihat kondisi tanah hampir 100 persen diharap masyarakat, untuk penyisihan lahan bisa lebih dari dua puluh persen,”Katanya
Masih di tempat yang sama Camat Jampang Tengah, Suryana “saya sangat tertarik dengan apa yang disampaikan oleh pembicara dari tokoh masyarakat, yang menyatakan bahwa masyarakat menolak kegiatan yang dilakukan oleh siapapun selama itu bertentangan dengan Regulasi.
Kami sangat senang, karena kami bekerja, berdasarkan Regulasi. Ucap Suryana.
“Kami tidak bisa berbuat banyak hanya bisa mengedukasi dan kami pun setuju dengan penyataan pembicara tadi agar ada sosialisasi dalam setiap tahapan.” Pungkas Suryana . (*)
Eksplorasi konten lain dari JENTERA NEWS
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.















