JENTERANEWS.com – Polemik tambang emas di Desa Cihaur, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, yang diduga mencemari puluhan hektar sawah warga, memicu reaksi keras dari Bupati Sukabumi, Asep Japar. Dengan tegas, ia menyatakan bahwa pemerintah daerah akan berpihak pada masyarakat dan tidak ragu untuk mencabut izin tambang yang terbukti merusak lingkungan serta merugikan warga sekitar.
“Ini sudah membuat gaduh di media sosial. Kita harus berpihak kepada rakyat. Jika tambangnya tidak jelas, perencanaannya tidak matang, dan merugikan lingkungan, mau tidak mau, sebagai pemerintah, kita harus bersikap tegas. Kasihan masyarakat,” ujar Bupati Asep Japar setelah apel pagi di Setda Kabupaten Sukabumi, Palabuhanratu, Selasa (8/4/2025).
Pernyataan ini muncul sebagai respons atas laporan warga yang menyebutkan lebih dari 50 hektar sawah rusak dan gagal panen akibat limpasan lumpur dari aktivitas tambang di perbukitan sekitar desa. Citra udara menunjukkan kondisi memprihatinkan, di mana sawah yang semula hijau kini berubah menjadi kolam lumpur dengan air keruh yang menggenangi area luas.
Meskipun izin tambang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi, Bupati Asep Japar menegaskan bahwa dampak dari aktivitas tersebut tetap menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. “Kita akan berkoordinasi dengan pihak provinsi karena yang mengeluarkan izin bukan dari kita. Tapi, jika ada masalah di daerah, kita juga yang terkena imbasnya. Ini yang akan kita tindaklanjuti,” jelasnya.
Bupati Asep Japar juga mengungkapkan bahwa pihaknya akan segera menggelar rapat koordinasi dan turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi warga yang terdampak. “Mudah-mudahan hari ini atau Kamis nanti kita bisa turun langsung. Kita ingin melihat sendiri seperti apa dampaknya di lapangan,” ungkapnya.
Menanggapi kritik masyarakat yang ramai di media sosial, Bupati Asep Japar menyatakan keterbukaannya terhadap masukan dan kritik. “Sebagai pejabat, ya harus siap dibully, dikritik. Tapi, jika kritiknya membangun, kenapa tidak? Apalagi zaman sekarang semuanya serba cepat di medsos, kita tidak bisa memantau semua wilayah secara langsung,” ucapnya. “Saya juga berterima kasih dengan adanya kritik. Itu menjadi pengingat agar kami tidak lengah.”
Sementara itu, masyarakat Desa Cihaur terus menyuarakan tuntutan penutupan tambang yang dinilai mencemari lingkungan dan menghancurkan sumber penghidupan mereka. Beberapa petani bahkan menyatakan tidak membutuhkan ganti rugi, melainkan menginginkan aktivitas tambang dihentikan total.(*)
Laporan: Mardi
