JENTERANEWS.com – Semangat pemberantasan korupsi kembali dikobarkan di Jawa Barat. Bupati Sukabumi, H. Asep Japar, bersama Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, menunjukkan komitmen penuh dengan menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Sinergi Pemberantasan Korupsi. Acara penting yang diinisiasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI ini berlangsung khidmat di Gedung Pakuan, Bandung, pada Rabu (4/6/2025).
Kehadiran Bupati Asep Japar dan Ketua DPRD Budi Azhar Mutawali tidak sendiri. Turut mendampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Inspektur Daerah, serta Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Sukabumi. Formasi lengkap ini menandakan keseriusan Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Para kepala daerah dan ketua DPRD se-Jawa Barat, termasuk perwakilan dari Kabupaten Sukabumi, mengikuti Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi Pemberantasan Korupsi bersama KPK dan Gubernur Jawa Barat di Gedung Pakuan, Bandung, Rabu (4/6/2025).
Rakor yang dibuka secara resmi oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, ini dihadiri oleh seluruh kepala daerah dan pimpinan DPRD se-Wilayah Jawa Barat. Tujuan utama pertemuan strategis ini adalah untuk menguatkan sinergitas dan kolaborasi lintas sektor dalam upaya pemberantasan korupsi yang terintegrasi, khususnya antara eksekutif dan legislatif daerah dengan Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK.
Dalam arahannya, Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan berada di garda terdepan dalam memastikan perencanaan dan penganggaran APBD yang bebas dari segala bentuk intervensi. “Prioritas utama kita adalah kepentingan dan kemanfaatan publik demi terwujudnya kesejahteraan rakyat,” tegas Gubernur.
Lebih lanjut, Dedi Mulyadi menekankan pentingnya penguatan fungsi pengawasan dan pengendalian internal. “Kita akan terus berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan dalam upaya mulia ini,” tambahnya.
Gubernur menaruh harapan besar agar Rakor ini mampu menghasilkan keputusan-keputusan strategis yang dapat memperkokoh sinergi lintas sektor dalam ikhtiar bersama memberantas korupsi di tatar Pasundan.
Sebagai puncak acara dan wujud komitmen nyata, seluruh kepala daerah dan ketua DPRD se-Jawa Barat, termasuk Bupati Sukabumi H. Asep Japar dan Ketua DPRD Budi Azhar Mutawali, menandatangani dokumen komitmen anti-korupsi. Penandatanganan ini menjadi simbol kesepakatan bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan bebas dari korupsi, demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.
Langkah konkret ini diharapkan dapat menjadi fondasi yang lebih kuat bagi Kabupaten Sukabumi dan daerah lainnya di Jawa Barat untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang bersih dan berintegritas.(*)
Kor: IBBS
Redaktur:Hamjah
