JENTERANEWS.com – Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang berjalan, Pemerintah Kabupaten Sukabumi mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak mengendurkan kedisiplinan dan kinerja. Penegasan ini disampaikan langsung oleh Bupati Sukabumi, H. Asep Japar, saat memimpin Rapat Dinas Bulan April 2026 di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi, Selasa (21/4/2026).
Rapat strategis yang dipandu oleh Sekretaris Daerah H. Ade Suryaman tersebut dihadiri oleh jajaran penting pemerintahan, mulai dari Wakil Bupati H. Andreas, kepala perangkat daerah, asisten daerah, staf ahli, kepala bagian, hingga para camat se-Kabupaten Sukabumi.
Dalam arahannya, Bupati H. Asep Japar secara khusus menyoroti kebijakan Work From Home (WFH) agar tidak disalahgunakan oleh para pegawai. Efisiensi anggaran tidak boleh berbanding lurus dengan penurunan kualitas layanan publik.
“WFH harus tetap disiplin. Jangan sampai yang dijadwalkan bekerja justru tidak berada di tempat, apalagi sampai di luar kota,” tegas H. Asep Japar di hadapan peserta rapat.
Selain menyoroti kedisiplinan, Bupati juga menitikberatkan pada upaya penggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sektor pajak kendaraan bermotor dinilai masih menyimpan potensi besar yang belum tergali maksimal. Beliau menyambut baik kebijakan Gubernur Jawa Barat yang mempermudah pembayaran pajak kendaraan tanpa mewajibkan KTP pemilik lama, dan menginstruksikan agar kemudahan ini dioptimalkan oleh pemerintah daerah.
Sebagai langkah konkret, Pemkab Sukabumi tengah merancang program operasi gabungan pajak kendaraan sekaligus menghadirkan layanan pembayaran langsung di masing-masing wilayah.
“Pajak ini langsung masuk ke kas daerah. Kita perlu jemput bola agar masyarakat lebih mudah dan sadar membayar pajak,” ujar Bupati.
Sebelum pemaparan materi inti, rapat dinas ini juga menjadi momentum apresiasi. Bupati didampingi Wakil Bupati menyerahkan penghargaan kepada sejumlah perangkat daerah yang berhasil meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi. Selain itu, diserahkan pula sertifikat akreditasi laboratorium milik Dinas Lingkungan Hidup sebagai wujud nyata peningkatan standar kualitas pelayanan publik.
Rapat kemudian dilanjutkan dengan pemaparan strategis dari instansi terkait, meliputi Samsat Cibadak, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Kesehatan.
Menyambung arahan Bupati, Wakil Bupati Sukabumi H. Andreas menekankan urgensi sinergi lintas sektor. Ia menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk meruntuhkan ego sektoral demi kelancaran pembangunan.
“Kerja sama yang solid antarinstansi menjadi kunci. Kita harus saling membantu dan memperkuat satu sama lain,” papar H. Andreas.
Wakil Bupati juga memberikan instruksi khusus kepada para camat untuk:
-
Mengawal Proyek Strategis Nasional: Memastikan program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Gerakan Merah Putih berjalan optimal dan terintegrasi, sebagai batu loncatan menuju visi Indonesia Emas 2045.
-
Pemberdayaan UMKM: Mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal untuk masuk ke dalam rantai pasok penyediaan kebutuhan program MBG di Kabupaten Sukabumi.
-
Penekanan Angka Stunting: Mendukung target ambisius pemerintah provinsi untuk menekan prevalensi stunting hingga di bawah 5 persen melalui perbaikan kualitas lingkungan dan peningkatan layanan kesehatan dasar.
Rapat dinas ini diharapkan menjadi kompas penyamaan persepsi bagi seluruh elemen birokrasi di Kabupaten Sukabumi agar tetap produktif, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat meski dihadapkan pada tantangan penyesuaian anggaran.(*)
