Menu

Mode Gelap

Laporan: M.Ridwan · 15 Okt 2023 10:28 WIB

BPHN Akan Blacklist Kades Yang Salurkan DD Pada OBH Yang Tidak Terakreditasi


					BPHN Akan Blacklist Kades Yang Salurkan DD Pada OBH Yang Tidak Terakreditasi Perbesar

JENTERANEWS.com – Sebanyak 85 kepala desa (kades) di Sukabumi diduga terlibat dalam pengelolaan dana bantuan hukum yang menuai polemik.

Bupati Sukabumi, Marwan Hamami, telah mengeluarkan surat perintah kepada para kades tersebut untuk mengembalikan uang bantuan hukum yang bersumber dari Dana Desa (DD) tahun anggaran 2023.

Surat dengan nomor 700/22/7960/inspektorat/2023 itu merujuk pada hasil laporan pemeriksaan khusus Inspektorat Kabupaten Sukabumi nomor 700.1.2.12/12/3552/Sekret/2023 tanggal 21 September 2023.

Berdasarkan informasi, kasus ini bermula ketika sejumlah Kades terlibat dalam kerja sama bantuan hukum desa dengan Firma Hukum Marpaung and Partner (MP Lawfirm). Kerja sama ini menjadi sorotan karena diduga tidak mematuhi aturan yang berlaku.

Beberapa Kades bahkan diketahui telah melakukan pembayaran terlebih dahulu melalui transfer sejumlah Rp 500 ribu per bulan untuk kurun waktu selama satu tahun ke MP Lawfirm.

Belakangan diketahui bahwa status MP Lawfirm belum terverifikasi dan terakreditasi sebagai organisasi Pemberi Bantuan Hukum (PBH) oleh BPHN selaku penyelenggara Program Bantuan Hukum.

Kejanggalan ini kemudian dilaporkan ke Polres Sukabumi oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sukabumi pada tanggal 27 Juli 2023.

Menanggapi perkembangan kasus ini, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menegaskan bahwa penggunaan anggaran bantuan hukum, baik yang bersumber dari APBN, APBD, Dana Desa maupun sumber lain, seharusnya melibatkan PBH yang telah terakreditasi dan terverifikasi oleh BPHN Kemenkumham.

Baca Juga:   Gegara Minta Duit Tak Dikabulkan, Pemuda Di Simpenan Bakar Rumah

“Mekanisme penyaluran dana bantuan hukum harus memenuhi ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan aturan pelaksanaannya.

Mekanisme penyaluran dananya pun dilakukan dengan cara reimbursement, bukan ditransfer terlebih dahulu,” pungkas Widodo dalam keterangannya di Jakarta (13/10/2023).

Widodo juga menekankan bahwa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 telah menjelaskan bahwa bantuan hukum ditujukan pada kelompok marginal dan rentan, salah satunya meliputi kelompok masyarakat miskin.

Kemudian, mekanisme penyaluran dananya dilakukan dengan cara reimbursement setelah rangkaian penyelesaian perkara, baik litigasi maupun nonlitigasi, selesai dilakukan oleh PBH.

Hal ini sebagaimana diatur secara teknis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 jo.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Baca Juga:   Geger.!!! Tamu Penginapan Di Ciracap Ditemukan Tewas Menggantung Dikamar Mandi

“Sukabumi telah memiliki lima PBH yang terverifikasi dan terakreditasi oleh BPHN Kemenkumham. Para kepala desa dapat melakukan kerja sama dalam hal pemberian bantuan hukum di wilayahnya dengan lima PBH tersebut,” jelas Kepala BPHN.

Adapun lima PBH tersebut antara lain Lembaga Pelayanan Bantuan Hukum Elang Pasundan (LPBH ELPAS) LBH SLA, LBH Mahardika Satya Muda, LBH MP, dan Yayasan Tohaga Masagi.

Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum BPHN Sofyan, mengungkapkan bahwa BPHN Kemenkumham tetap mendukung Pemerintah Daerah untuk menganggarkan dan ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan bantuan hukum di daerah.

“Namun, penyelenggaraannya harus tetap sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan, sebagaimana Buku Panduan Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Daerah yang disusun bersama antara BPHN Kemenkumham dengan Kementerian Dalam Negeri pada Tahun 2018,” jelasnya.

Dalam menghadapi kontroversi ini, Bupati Sukabumi telah mengambil langkah-langkah konkret. Dalam rapat kerja bersama Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi, diputuskan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) akan menunda pencairan dana.

Desa yang telah mencairkan dana akan diminta untuk mengajukan review APBDes. Selain itu, lembaga bantuan hukum atau kantor hukum yang ditunjuk harus memiliki sertifikasi dan akreditasi oleh BPHN Kemenkumham.

Baca Juga:   Panik Dan Takut, Warga Pencari Madu Lempari Dan Libas Macan Tutul Hingga Tewas

“Apabila terdapat penyimpangan program bantuan hukum oleh oknum lawyer dan lawfirmnya yang merusak citra program bantuan hukum pemerintah melalui BPHN, maka BPHN menjatuhkan sanksi black list untuk menghapus hak mengajukan verifikasi akreditasinya di BPHN selama 10 tahun”, tegas Kepala BPHN.

Kepala BPHN Widodo Ekatjahjana juga menambahkan “tidak hanya mengambil langkah tegas dalam penerapan sanksi black list kepada lawyer dan lawfirmnya tersebut, namun juga memberikan sanksi black list atau pencabutan status Desa/Kelurahan Sadar Hukumnya terhadap desa-desa tersebut”.

Situasi ini masih terus berkembang, dan masyarakat Sukabumi menanti klarifikasi dan tindakan lanjut dari pihak berwenang. Skandal dana bantuan hukum ini menggarisbawahi pentingnya transparansi dan kepatuhan dalam pengelolaan dana yang sangat penting bagi masyarakat rentan di Sukabumi.

Masyarakat pun diharapkan dapat memberikan pengawasan secara eksternal terhadap seluruh Organisasi Pemberi Bantuan Hukum yang saat ini berjumlah 619 tersebar di seluruh Provinsi dan dapat dilihat datanya di website www.sidbankum.bphn.go.id.

Terlebih BPHN telah memiliki dasar Penanganan dan Penindakan atas Pelanggaran Bantuan Hukum di dalam Permenkumham No.4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum.

(HUMAS BPHN)

Artikel ini telah dibaca 107 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Preman Kampung Kembali Berulah, Polisi Kena Pukul Saat Mengamankan Samson di Simpenan Sukabumi

7 Januari 2024 - 19:30 WIB

Preman Kampung Kembali Berulah, Polisi Kena Pukul Saat Mengamankan Samson di Simpenan Sukabumi

Kemenkumham Jabar Meraih PNBP Layanan Jasa Hukum Tertinggi Di Indonesia

30 Desember 2023 - 18:42 WIB

Kemenkumham Jabar Meraih PNBP Layanan Jasa Hukum Tertinggi Di Indonesia

Diduga Terjatuh Saat Memancing, Pemuda Ini Ditemukan Meninggal di Sungai Ciletuh

21 Desember 2023 - 09:07 WIB

Diduga Terjatuh Saat Memancing, Pemuda Ini Ditemukan Meninggal di Sungai Ciletuh

Gagal Nanjak, Pickup Pengangkut Gas Elpiji Terjun ke Jurang di Palabuhanratu

29 November 2023 - 09:55 WIB

Gagal Nanjak, Pickup Pengangkut Gas Elpiji Terjun ke Jurang di Palabuhanratu

Aksi Kejar-kejaran Polisi Dengan WNA Korban Penyelundupan Orang, Di Citepus Sukabumi

24 November 2023 - 13:44 WIB

Aksi Kejar-kejaran Polisi Dengan WNA di Kampung Katapang Condong, Desa Citepus, Kecamatan Palabuhanratu, Sukabumi.

Warga Citepus Sukabumi Digegerkan Penemuan Mayat Mengambang di Sungai

24 November 2023 - 12:14 WIB

Warga Citepus Sukabumi Digegerkan Penemuan Mayat Mengambang di Sungai
Trending di Laporan: M.Ridwan