Bupati Asep Japar di Upacara KORPRI: Etika Birokrasi Harga Mati, Layanan Publik Jangan Hanya Seremoni

JENTERANEWS.com – Di hadapan jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN), Bupati Sukabumi, H. Asep Japar, menyampaikan pesan tegas mengenai pentingnya etika dan disiplin dalam menjalankan roda pemerintahan. Dalam amanatnya saat memimpin Upacara KORPRI Tingkat Kabupaten Sukabumi, ia menekankan bahwa birokrasi harus berjalan dalam satu komando yang terkoordinasi dan berorientasi penuh pada pelayanan masyarakat, bukan sekadar formalitas.

Upacara yang digelar di Halaman Parkir Sekretariat Daerah, Palabuhanratu, pada Selasa (17/6/2025) pagi, dihadiri oleh Wakil Bupati H. Andreas, para kepala perangkat daerah, serta camat se-Kabupaten Sukabumi. Momen ini dimanfaatkan Bupati Asep Japar untuk melakukan konsolidasi dan memberikan arahan strategis kepada para abdi negara.

“Saya tekankan etika, baik etika pimpinan maupun staf harus dijaga. Jangan ada ASN yang turun ke lapangan tanpa seizin atasan,” tegas Bupati Asep Japar dengan nada serius. Ia mengingatkan bahwa setiap aktivitas kedinasan, terutama yang melibatkan interaksi langsung dengan masyarakat, wajib terkoordinasi dan mendapatkan persetujuan dari pimpinan untuk menjaga marwah dan tatanan birokrasi.

Peringatan keras ini disampaikan seiring dengan apresiasi atas prestasi yang telah diraih. Bupati Asep Japar secara khusus memberikan selamat atas raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut berhasil dipertahankan oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Prestasi ini, menurutnya, harus menjadi pemicu untuk bekerja lebih baik, bukan membuat ASN terlena.

“Raihan WTP adalah bukti kerja keras kita bersama, namun ini adalah standar minimum. Ke depan, tata kelola yang akuntabel ini harus dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bupati yang baru menuntaskan program 100 hari kerjanya ini mengkritik model kerja yang terjebak dalam rutinitas administratif. Ia meminta agar seluruh kegiatan pemerintahan diarahkan untuk menyentuh langsung kebutuhan warga.

“Banyak kegiatan dari kementerian, termasuk penyerahan sertifikat dan kita penanggulangan bencana. Semua dinas harus siap,” ucapnya. “Saya tidak ingin lagi anggaran habis hanya untuk bimbingan teknis atau pertemuan seremonial. Arahkan program yang manfaatnya terasa di tengah masyarakat.”

Sebagai implementasi dari visi tersebut, Bupati Asep Japar menagih laporan capaian program 100 hari kerja dari setiap dinas. Ia juga menyoroti pentingnya keadilan dalam pelayanan publik, memberikan contoh spesifik pada pengurusan BPJS dan layanan dasar lainnya.

“Jangan ada keluarga terdekat yang diprioritaskan. Semua warga, tanpa terkecuali, harus mendapat hak yang sama dalam pelayanan. Saya tidak akan mentolerir praktik-praktik seperti itu,” tandasnya.

Arahan Bupati ini menjadi sinyal kuat bagi seluruh jajaran birokrasi di Kabupaten Sukabumi untuk berbenah, meningkatkan disiplin, dan mengubah pola pikir dari “melaksanakan program” menjadi “melayani masyarakat” secara nyata dan berkeadilan.(*)