Menu ✖

Mode Gelap

Sukabumi · 6 Jan 2026 19:35 WIB

Genjot PAD Lewat Transparansi, Wali Kota Ayep Zaki Tegaskan ‘Zero Pungli’ dalam Pengelolaan Pajak Daerah


					Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki (tengah), saat memimpin Rapat Koordinasi Implementasi Optimalisasi Pajak Daerah di Rumah Dinas Wali Kota, Minggu (4/1). Ayep menekankan pentingnya transparansi dan melarang keras praktik pungli dalam pengelolaan pajak daerah. Perbesar

Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki (tengah), saat memimpin Rapat Koordinasi Implementasi Optimalisasi Pajak Daerah di Rumah Dinas Wali Kota, Minggu (4/1). Ayep menekankan pentingnya transparansi dan melarang keras praktik pungli dalam pengelolaan pajak daerah.

JENTERANEWS.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi menunjukan komitmen serius dalam mengamankan potensi pendapatan daerah. Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, menginstruksikan optimalisasi penerimaan pajak daerah yang berbasis pada transparansi, integritas, dan nol toleransi terhadap praktik pungutan liar (pungli).

Instruksi tegas tersebut disampaikan Ayep Zaki saat memimpin Rapat Koordinasi Implementasi Optimalisasi Pajak Daerah yang digelar di Rumah Dinas Wali Kota Sukabumi, Minggu (4/1).

Dalam arahannya, Ayep menekankan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Ia meminta pendekatan yang terukur agar tidak menimbulkan gejolak di tengah masyarakat.

“Optimalisasi pajak daerah harus dilakukan secara terencana dan berkelanjutan. Tujuannya jelas, untuk pembangunan, namun harus dilaksanakan tanpa memberatkan masyarakat dan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan serta kepastian hukum,” tegas Ayep di hadapan jajaran perangkat daerah.

Agenda utama rapat tersebut menyoroti strategi penguatan sistem pemungutan dan pengelolaan pajak yang lebih efektif dan akuntabel. Evaluasi terhadap capaian pajak tahun berjalan serta pemetaan potensi pajak yang belum tergarap (potential loss) menjadi bahasan krusial.

Menurut Wali Kota, pajak daerah adalah tulang punggung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, ego sektoral harus dihilangkan demi tercapainya target pembangunan.

“Sinergi antarperangkat daerah menjadi kunci. Dengan kolaborasi yang solid, proses pendataan, pengawasan, dan pemungutan pajak dapat berjalan maksimal, sehingga potensi pajak tergali optimal dan kepatuhan wajib pajak semakin meningkat,” ujarnya.

Ayep juga mendorong akselerasi pemanfaatan sistem digital dalam tata kelola perpajakan. Digitalisasi dinilai sebagai solusi ampuh untuk mendukung transparansi, memudahkan wajib pajak, sekaligus menutup celah kebocoran anggaran akibat human error maupun kesengajaan.

Poin paling krusial yang digarisbawahi Ayep Zaki adalah larangan keras terhadap praktik pungutan liar. Ia memperingatkan seluruh aparatur pemerintah maupun pihak terkait untuk menjaga integritas.

“Tidak boleh ada pungutan liar dalam bentuk apa pun. Aparatur dilarang meminta atau menerima imbalan dari wajib pajak. Sebaliknya, wajib pajak juga kami himbau untuk tidak memberikan sesuatu kepada petugas,” ucap Ayep dengan nada tegas.

Ia memastikan bahwa seluruh proses pemungutan pajak harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemkot Sukabumi tidak akan memberikan ruang bagi oknum yang mencoba bermain mata dalam pengelolaan uang rakyat.

“Apabila terbukti terdapat praktik pungli atau pelanggaran dalam proses perpajakan daerah, maka akan diberikan sanksi tegas sesuai aturan hukum yang berlaku,” pungkasnya.(*)


Laporan: Denny

Editor Hamjah


Eksplorasi konten lain dari JENTERA NEWS

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Artikel ini telah dibaca 30 kali

Baca Lainnya

Polres Sukabumi Kota Bongkar Tambang Batu Hijau Ilegal Berusia Satu Dekade, Kerugian Negara Capai Rp1,8 Miliar

20 November 2026 - 15:04 WIB

Petugas Satreskrim Polres Sukabumi Kota memasang garis polisi pada unit alat berat ekskavator yang disita dari lokasi pertambangan batu hijau ilegal di kawasan Gunung Walang, Kampung Jatimekar, Desa Sirnaresmi, Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi, Jumat (20/11/2026). Aktivitas tambang tanpa izin yang ditaksir telah beroperasi sejak 2016 tersebut menimbulkan kerugian negara mencapai Rp1,8 miliar.

Satpol PP Sukabumi Tutup Tempat Usaha Tak Sesuai Izin dalam Operasi Pekat

18 November 2026 - 16:53 WIB

Aparat gabungan Satpol PP dan Polres Sukabumi mengamankan serta mendata sejumlah perempuan pemandu lagu saat merazia sebuah tempat usaha berkedok rumah makan di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Selasa (17/11/2026) malam. Lokasi hiburan malam ilegal tersebut langsung ditutup sementara karena melanggar ketentuan peruntukan izin usaha.

Warga Surade Sukabumi Digegerkan Penemuan Pria Bersimbah Darah di Gorong-gorong, Polisi Selidiki Dugaan Penganiayaan

18 November 2026 - 16:30 WIB

Polres Sukabumi Amankan 402 Botol Miras dalam Patroli KRYD, Tegaskan Komitmen Sukabumi Zero Alkohol

18 November 2026 - 13:01 WIB

Aparat kepolisian bersama personel Satpol PP Kabupaten Sukabumi memasang garis pembatas (Line Do Not Cross) untuk menyegel salah satu tempat hiburan malam yang kedapatan menjual minuman keras saat patroli KRYD, Selasa malam (17/11/2026). Langkah tegas ini dilakukan sebagai bentuk komitmen mewujudkan program Sukabumi Zero Alkohol.

Rumah Warga Rusak Berat Akibat Longsor di Kabandungan Sukabumi

18 November 2026 - 10:25 WIB

Penampakan lokasi longsor di Desa Cipetey, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, yang merusak bagian belakang rumah warga akibat curah hujan tinggi.

Hujan Disertai Angin Kencang Sebabkan Pohon Tumbang Timpa Rumah Warga di Nagrak Utara

18 November 2026 - 10:14 WIB

Batang dan dahan pohon rambutan yang patah terlihat menimpa rangka baja ringan serta merusak atap asbes kanopi rumah warga di Desa Nagrak Utara, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, Rabu (18/11/2026).
Trending di Sukabumi

Eksplorasi konten lain dari JENTERA NEWS

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca