Menu ✖

Mode Gelap

Sukabumi · 7 Jan 2026 14:59 WIB

Menanti Kepastian: Mekanisme Gaji PPPK Paruh Waktu di Sukabumi Masih Tahap Rekonsiliasi, Isu BOSP Mencuat


					Ribuan pegawai pemerintah memadati lapangan upacara dalam sebuah apel gabungan. Di antara kerumunan ini, terdapat para PPPK paruh waktu yang mekanisme penggajiannya untuk tahun 2026 masih dalam tahap finalisasi oleh pemerintah daerah. Perbesar

Ribuan pegawai pemerintah memadati lapangan upacara dalam sebuah apel gabungan. Di antara kerumunan ini, terdapat para PPPK paruh waktu yang mekanisme penggajiannya untuk tahun 2026 masih dalam tahap finalisasi oleh pemerintah daerah.

JENTERANEWS.com – Nasib penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi hingga kini masih dalam tahap pembahasan. Hingga Rabu (7/1/2026), mekanisme final terkait besaran honorarium belum ditetapkan lantaran pemerintah daerah masih melakukan proses rekonsiliasi data secara menyeluruh.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, Deden Sumpena, menegaskan bahwa kewenangan penuh terkait penentuan besaran gaji PPPK berada di tingkat Pemerintah Daerah (Pemda). Saat ini, proses yang sedang berjalan adalah sinkronisasi data, khususnya yang berkaitan dengan masa kerja (tenure) masing-masing pegawai.

“Penggajian PPPK bersumber dari pemerintah daerah dan saat ini masih direkonsiliasi berdasarkan masa kerja,” ujar Deden saat dikonfirmasi, Rabu.

Lebih lanjut Deden menjelaskan, dari sisi kebijakan internal Dinas Pendidikan, skema yang diterapkan sementara ini lebih mengarah pada pola insentif. Pendekatan ini diambil untuk menyesuaikan regulasi yang berlaku dengan kemampuan riil anggaran daerah.

“Skemanya seperti pola insentif,” imbuhnya singkat.

Di tengah proses birokrasi yang masih berjalan, ketidakpastian ini memicu spekulasi di kalangan tenaga kependidikan. Informasi yang beredar luas melalui pesan berantai di grup WhatsApp komunitas PPPK paruh waktu menyebutkan bahwa penggajian untuk Tahun Anggaran 2026 disinyalir masih akan bersumber dari dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).

Pesan tersebut juga mengindikasikan bahwa nominal gaji yang diterima tidak akan seragam, melainkan disesuaikan dengan kebijakan internal sekolah melalui koordinasi antara Kepala Sekolah dan bendahara. Hal ini memicu kekhawatiran terkait standarisasi kesejahteraan pegawai.

Sorotan utama dalam narasi yang beredar di kalangan pegawai adalah ketimpangan antara beban kerja dan imbal jasa. Pesan tersebut menyuarakan keluhan bahwa beban kerja PPPK paruh waktu dinilai setara—bahkan dalam beberapa kasus lebih berat—dibandingkan Aparatur Sipil Negara (ASN) lainnya. Para pegawai berharap pemerintah mengedepankan nilai kemanusiaan dalam penentuan besaran gaji, bukan sekadar perhitungan teknis semata.

Bahkan, muncul seruan agar para PPPK paruh waktu menyesuaikan kinerja di lapangan apabila besaran gaji yang diputuskan kelak dianggap tidak proporsional dengan beban tugas yang diemban.

Menanggapi dinamika informasi yang berkembang di lapangan, Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan instansi terkait. Tujuannya agar kebijakan penggajian PPPK paruh waktu segera ditetapkan sesuai regulasi, serta memberikan kepastian hukum dan kejelasan nasib bagi para pegawai di lingkungan pendidikan.(*)


Laporan : Awang

Editor : Hamjah


Eksplorasi konten lain dari JENTERA NEWS

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Artikel ini telah dibaca 125 kali

badge-check

Publisher

Baca Lainnya

Satpol PP Sukabumi Tutup Tempat Usaha Tak Sesuai Izin dalam Operasi Pekat

18 November 2026 - 16:53 WIB

Aparat gabungan Satpol PP dan Polres Sukabumi mengamankan serta mendata sejumlah perempuan pemandu lagu saat merazia sebuah tempat usaha berkedok rumah makan di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Selasa (17/11/2026) malam. Lokasi hiburan malam ilegal tersebut langsung ditutup sementara karena melanggar ketentuan peruntukan izin usaha.

Warga Surade Sukabumi Digegerkan Penemuan Pria Bersimbah Darah di Gorong-gorong, Polisi Selidiki Dugaan Penganiayaan

18 November 2026 - 16:30 WIB

Polres Sukabumi Amankan 402 Botol Miras dalam Patroli KRYD, Tegaskan Komitmen Sukabumi Zero Alkohol

18 November 2026 - 13:01 WIB

Aparat kepolisian bersama personel Satpol PP Kabupaten Sukabumi memasang garis pembatas (Line Do Not Cross) untuk menyegel salah satu tempat hiburan malam yang kedapatan menjual minuman keras saat patroli KRYD, Selasa malam (17/11/2026). Langkah tegas ini dilakukan sebagai bentuk komitmen mewujudkan program Sukabumi Zero Alkohol.

Rumah Warga Rusak Berat Akibat Longsor di Kabandungan Sukabumi

18 November 2026 - 10:25 WIB

Penampakan lokasi longsor di Desa Cipetey, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, yang merusak bagian belakang rumah warga akibat curah hujan tinggi.

Hujan Disertai Angin Kencang Sebabkan Pohon Tumbang Timpa Rumah Warga di Nagrak Utara

18 November 2026 - 10:14 WIB

Batang dan dahan pohon rambutan yang patah terlihat menimpa rangka baja ringan serta merusak atap asbes kanopi rumah warga di Desa Nagrak Utara, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, Rabu (18/11/2026).

Banjir Genangi Jalan Nasional di Cicurug Sukabumi Akibat Drainase Tersumbat, Arus Lalu Lintas Sempat Lumpuh

18 November 2026 - 10:02 WIB

Petugas gabungan bersama warga memantau kondisi genangan air akibat banjir luapan di kawasan Kampung Ciurtara, Desa Nyangkoek, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Selasa (17/11/2026) malam.
Trending di Sukabumi

Eksplorasi konten lain dari JENTERA NEWS

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca