JENTERANEWS.com – PLH Sekda Kabupaten Sukabumi Toha Wildan Athoilah mengatakan bahwa untuk menciptakan Kabupaten Sukabumi sehat, Pemerintah daerah membuat berbagai inovasi yang di dukung dengan regulasi daerah.
Hal tersebut dipaparkan Plh Sekda saat menghadiri Rapat Koordinasi Persiapan 2nd WHCF (World Health City Forum).Bertempat di Pomelo Hotel, Jl. Dukuh Patra Raya No. 28 Jakarta Selatan. Rabu (05/06/24)
“kita tadi menyampaikan kaitan dengan performa kegiatan penyelenggaraan Kabupaten Sukabumi sehat melalui sembilan tatanan yang di sampaikan , ungkapnya
Sembilan tatanan tersebut adalah kehidupan masyarakat mandiri, pemukiman dan fasilitas umum, satuan pendidikan, pasar rakyat sehat, pariwisata, transportasi dan tertib lalulintas, perkantoran dan perindustrian, perlindungan sosial serta pencegahan dan penanganan bencana.
Dikatakan pula, oleh Plh Sekda, dalam mewujudkan ke sembilan tatanan tersebut perlu kolaborasi dan sinergitas pentahelix di semua sektor.
“ini yang kita lakukan kemudian, hasil dari diskusi tadi kita akan mencoba lebih fokus pada isu penataan kemudian di tindak lanjuti penanganan sehingga dapat dilihat before after nya” Ungkapnya
PLH Sekda berharap dengan diterapkannya ke sembilan tatanan ini dapat membawa perubahan ke masyarakat seperti apa yang diharapkan dan sesuai dengan tema World Healthy City Forum tahun ini , yaitu bagaimana terwujudnya Smart Healthy City.
Seperti diketahui kegiatan ini dilaksanakan untuk menindaklanjuti Brafaks dari Kepala Perwakilan RI Seoul tanggal 2 April 2024 perihal Rencana World Health City Forum (WHCF) Executive Committee Mengundang PartisipasiIndonesia pada The 2nd WHCF 2024 yang akandilaksanakan di Incheon, Korea Selatan pada tanggal 12-14 November 2024.
Selain itu, sebagai penjaringan peminatan khususnya kabupaten/kota terpilih dan lintas sektor/program untuk memberikan tanggapan dalam penentuan kabupaten/kotaTerpilih.
Para peserta terdiri dari Kabupaten/Kota terpilih yang telah mendapatkan Swasti Saba kategori wistara dan wiwerda, perwakilan Provinsi DKI Jakarta dan perwakilan Otorita IKN .(*)
