Menu

Mode Gelap

News · 3 Mar 2024 11:13 WIB

Revisi UU Desa Tahun 2024: Peningkatan Alokasi Dana, Masa Jabatan Kepala Desa dan Tunjangan Purna Tugas


					Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan hasil Panja Baleg DPR RI dalam pembahasan RUU Desa /DPR RI/ Perbesar

Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan hasil Panja Baleg DPR RI dalam pembahasan RUU Desa /DPR RI/

JENTERANEWS.com – Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mencapai tahap akhir pembahasan di DPR, dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Menteri Dalam Negeri sepakat pada tingkat I.

Kesepakatan ini, yang merupakan hasil pleno pembahasan pada Januari 2024, menandai perubahan signifikan dalam ketentuan UU Desa, termasuk alokasi dana, masa jabatan kepala desa, tunjangan purna tugas, dan insentif bagi RT dan RW.

Berikut adalah poin-poin krusial dari revisi UU Desa:

Alokasi Dana Desa:
  1. Pengaturan Sumber Dana: Alokasi dana desa tetap sebesar 10% dari total dana transfer daerah, melibatkan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH), tanpa termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK).

  2. Prioritas Dana: 10% dari DAU yang menjadi sumber alokasi dana desa diprioritaskan untuk pembayaran penghasilan tetap yang diteruskan dari rekening Pemerintah Pusat kepada rekening Desa, untuk melindungi kesejahteraan aparatur desa.

  3. Fleksibilitas Anggaran: Alokasi anggaran dari APBN untuk desa dapat ditingkatkan sesuai dengan kemampuan keuangan negara, memberikan fleksibilitas pada pemerintah pusat untuk memberikan tambahan dana desa jika memungkinkan.

Baca Juga:   Dirbinmas Polda Jabar dan Kapolres Sukabumi Cek Kesiapan Wisata Pantai Pastikan Pengunjung Aman dan Nyaman

Masa Jabatan Kepala Desa:
Perubahan Masa Jabatan: Masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun, dengan batas maksimal dua periode.

Hal ini bertujuan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi kepala desa untuk melaksanakan program pembangunan desa dan mencegah monopoli kekuasaan.

Baca Juga:   Pergeseran Tanah di Banjarsari, Jalan Desa Rusak dan 5 Rumah Terancam Rubuh

Tunjangan Purna Tugas:
Pemberian Tunjangan: Revisi UU Desa memberikan tunjangan purna tugas kepada kepala desa yang telah mengakhiri masa jabatannya, sebagai bentuk penghargaan atas jasa-jasanya

Besaran tunjangan ini akan ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Insentif bagi RT dan RW:
Pemberian Insentif: Insentif diberikan kepada Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) sebagai mitra kerja pemerintah desa, sesuai dengan pertimbangan kemampuan keuangan daerah.

Baca Juga:   Diduga Depresi Berat Karena Menderita Sakit Yang Tak Kunjung Sembuh, Seorang Nenek di Cikole Gantung Diri

Ini dianggap sebagai bagian dari prioritas kebutuhan pembangunan, menandai pengakuan terhadap peran penting RT dan RW dalam pembangunan desa.

Revisi UU Desa ini menandai komitmen pemerintah dalam memperkuat peran desa dalam pembangunan.

Meskipun ada beberapa poin yang mengalami perubahan dari usulan sebelumnya, sepakatnya revisi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa dan mendukung pembangunan desa secara berkelanjutan. Proses selanjutnya adalah penjadwalan rapat paripurna DPR untuk pengesahan resmi.(*)

Artikel ini telah dibaca 131 kali

badge-check

Editor

Baca Lainnya

Arus Lalu Lintas di Sagaranten Terpantau Lancar

11 April 2024 - 17:13 WIB

Arus Lalu Lintas di Sagaranten Terpantau Lancar

Suasana Malam Takbiran Di Sagaranten, Ribuan Muslim Padati Jalan

9 April 2024 - 22:27 WIB

Suasana Malam Takbiran Di Sagaranten, Ribuan Muslim Padati Jalan

Kapolres Sukabumi Evakuasi Korban Kecelakaan Lalulintas Di Parungkuda

8 April 2024 - 21:28 WIB

Kapolres Evakuasi Korban Kecelakaan Lalulintas Di Parungkuda

Jelang Berbuka Puasa, UPTD Dishub Sagaranten Lakukan Pengaturan Lalu Lintas

8 April 2024 - 17:32 WIB

Jelang Berbuka Puasa, UPTD Dishub Sagaranten Lakukan Pengaturan Lalu Lintas

Warga Surade Sukabumi Temukan Sapi Termutilasi di Di Semak Belukar

8 April 2024 - 16:21 WIB

Warga Surade Sukabumi Temukan Sapi Termutilasi di Di Semak Belukar

Kapolres Sukabumi Secara Prioritas Akan Berlakukan sistem One Way Sepenggal

8 April 2024 - 13:42 WIB

Kapolres Sukabumi Secara Prioritas Akan Berlakukan sistem One Way Sepenggal
Trending di News