JENTERANEWS.com – Polemik kualitas perbaikan sejumlah ruas jalan di Kota Sukabumi memanas. Jawaban Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Sonny Hermanto, yang menyebut perbaikan tertunda karena kontraktor sedang naik haji, menuai reaksi keras dari anggota DPRD Kota Sukabumi, Inggu Sudeni. Politisi PKS itu menilai alasan tersebut tidak profesional dan menuding Dinas PUPR gagal dalam mengelola proyek publik.
“Kami sangat menghormati ibadah siapa pun. Tapi ini kontrak negara, bukan kontrak pribadi. Kalau kontraktornya ke Tanah Suci, apakah kritik harus ikut disucikan?” ujar Inggu dalam tanggapannya, merespons pernyataan Dinas PUPR.
Konflik ini berawal dari sorotan Inggu Sudeni terhadap kualitas proyek jalan yang baru seumur jagung namun sudah kembali rusak. Ruas jalan seperti Jalan Kelenteng, Jalan Pelda Suryanta Nanggeleng, Jalan Pramuka, dan Cipanas 1 Gedong Panjang menjadi bukti nyata buruknya kualitas pengerjaan. “Jalan Pelda Suryanta baru seminggu diperbaiki tapi sudah rusak lagi. Ini jelas ada yang tidak beres,” tegas Inggu sebelumnya.
Menanggapi sorotan tersebut, Kepala Dinas PUPR Sonny Hermanto menyatakan bahwa proyek-proyek tersebut masih dalam masa tanggung jawab kontraktor dan belum dibayarkan, sehingga dipastikan tidak ada kerugian negara. Namun, dalih inilah yang justru memicu perdebatan lebih dalam.
Inggu Sudeni membantah keras logika tersebut. “Belum Dibayar, Jadi Boleh Rusak?” tanyanya secara retoris. Menurutnya, kerusakan yang terjadi sebelum serah terima justru membuktikan sistem pengawasan selama pengerjaan “amburadul”.
“Uangnya memang belum cair, tapi kerusakan sudah terjadi dan warga tetap dirugikan. Apa rakyat harus tunggu anggaran cair dulu untuk boleh marah?” cetusnya.
Alasan penundaan pemeliharaan karena kontraktor sedang menunaikan ibadah haji menjadi puncak kritik Inggu. Ia mempertanyakan profesionalisme manajemen proyek yang sangat bergantung pada satu individu.
“Masa kerja berhenti karena satu orang? Di mana backup? Di mana sistem kerja profesionalnya? Ini menunjukkan proyek dikelola tanpa manajemen risiko. Rakyat disuruh sabar menunggu kontraktor pulang dari haji. Ini proyek publik, bukan proyek keluarga,” tegasnya.
Sebelumnya, Sonny juga mengakui adanya kekeliruan teknis di lapangan, di mana kontraktor kurang memperhatikan kondisi cuaca. Namun, alasan ini pun tak luput dari sindiran Inggu.
“Salah cuaca atau salah nalar? Bukankah kita punya BMKG dan SOP untuk musim hujan? Jalan bukan kue basah yang tidak boleh dibuat dalam kondisi lembab,” sindirnya.
Yang lebih disayangkan Inggu adalah sikap Dinas PUPR yang menyebut kritik DPRD sebagai “dugaan” dan “kegagalan paham”. Menurutnya, respons defensif tersebut adalah bukti ketidaksiapan untuk transparan.
“Saat anggota DPRD bicara keras soal kualitas jalan, langsung dituding gagal paham? Justru yang paham lapangan adalah warga, dan yang menyerap aspirasi adalah legislatif. Kalau kritik dianggap gagal paham, lantas siapa yang layak bicara?” tandasnya.
Di tengah polemik ini, Inggu Sudeni telah mendesak Inspektorat Kota Sukabumi untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap proyek-proyek tersebut untuk memastikan kesesuaian antara pekerjaan dan kontrak.
Sementara itu, Sonny Hermanto berjanji bahwa perbaikan akan tetap dilakukan. Ia menyebutkan bahwa perbaikan di Jalan Kelenteng seluas 1.400 meter persegi sudah mulai dikerjakan kembali oleh kontraktor.
Namun, nasi telah menjadi bubur. Jawaban Dinas PUPR telah membuka kotak pandora perdebatan yang lebih besar tentang akuntabilitas, profesionalisme, dan cara pejabat publik merespons kritik. Seperti yang disimpulkan oleh Inggu, “Yang rusak bukan cuma jalannya, tapi cara menjawabnya.” Publik kini menanti, apakah perbaikan jalan akan secepat perbaikan komunikasi antara eksekutif dan legislatif.(*)
Reporter: Awang
Redaktur pelaksana: Hamjah
