JENTERANEWS.com – Pemerintah Kabupaten Sukabumi menegaskan komitmennya dalam mencegah korupsi dengan mengikuti peluncuran indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2025. Acara yang digelar secara daring ini diikuti oleh Bupati Sukabumi, H. Asep Japar, beserta jajaran pejabat daerah terkait dari Pendopo Sukabumi.
Dalam sambutannya, Pimpinan KPK, Setyo Budianto, menekankan pentingnya upaya pencegahan korupsi sebagai langkah utama, bukan hanya penegakan hukum. Ia menjelaskan bahwa IPKD MCP 2025 mencakup delapan area pencegahan korupsi daerah, yang terbagi menjadi 16 sasaran dan 111 indikator. “Kita harus fokus pada upaya pencegahan dari hulu ke hilir, bukan hanya mengejar skor,” tegasnya.
Setyo Budianto juga mengajak seluruh kepala daerah untuk menjadikan MCP sebagai alat monitoring dan kontrol yang efektif. “Mari kita tingkatkan dan berdayakan MCP agar setiap tahunnya semakin baik,” ajaknya.
Senada dengan hal tersebut, Irjen Kemendagri, Sang Made Mahendra Jaya, mengingatkan agar implementasi MCP tidak hanya sebatas pemenuhan skor. “Jangan sampai skor MCP tinggi, tetapi kenyataannya berbeda di lapangan,” ujarnya. Ia menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dari korupsi.
Bupati Sukabumi, H. Asep Japar, menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Sukabumi akan berupaya maksimal dalam mencegah korupsi demi mewujudkan visi daerah yang maju, unggul, berbudaya, dan berkah. “Kita akan maksimalkan kinerja yang efektif dan efisien untuk mencegah terjadinya korupsi,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Bupati Asep Japar menegaskan bahwa setiap kebijakan yang diambil akan selalu berpedoman pada aturan yang berlaku. “Intinya, setiap kebijakan yang kita buat akan disesuaikan dan berpegang teguh terhadap aturan yang berlaku,” pungkasnya.
Peluncuran IPKD MCP 2025 ini menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Dengan komitmen yang kuat dan kepatuhan terhadap aturan, diharapkan Kabupaten Sukabumi dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya pencegahan korupsi.(*)
