JENTERANEWS.com – Puluhan warga Desa Cipetir, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor desa pada Senin (18/11/2024). Aksi ini dipicu oleh dugaan penyelewengan anggaran dana desa dalam proyek pembangunan jalan desa yang tidak sesuai spesifikasi.
Demonstrasi yang berlangsung di ruas Jalan Raya Parungseah ini mendapat pengawalan ketat dari aparat gabungan Polres Sukabumi Kota dan TNI. Para pendemo membawa sejumlah spanduk berisi tuntutan dan melakukan aksi pembakaran ban sebagai bentuk kekecewaan.
Koordinator aksi, Umar, mengungkapkan bahwa warga merasa kecewa dengan kurangnya transparansi dalam penggunaan anggaran desa, terutama dana pusat yang mencapai hampir Rp2 miliar. “Kami menuntut keterbukaan informasi anggaran, terutama anggaran pusat. Tapi yang terealisasi ini di luar dari pada data,” tegas Umar.
Kekecewaan warga semakin memuncak setelah ditemukan ketidaksesuaian antara spesifikasi yang tertera dalam hasil musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) desa dengan kondisi lapangan. Proyek betonisasi jalan Cipetir yang menggunakan dana desa tahap 3 tahun anggaran 2024 diketahui memiliki ketebalan yang jauh di bawah standar yang telah disepakati.
“Hasil musrenbang menyebutkan ketebalan jalan seharusnya 15 sentimeter, tapi setelah kami cek, ternyata hanya 8-7 sentimeter. Bahkan, kepala desa mengakui kesalahan ini,” ungkap Umar.
Petisi Penolakan Kepemimpinan Kades
Sebagai bentuk penolakan terhadap kinerja Kepala Desa Cipetir, Dodi Wijaya, warga telah mengumpulkan lebih dari 2.000 tanda tangan petisi. Angka ini jauh melampaui jumlah suara yang diperoleh Dodi saat pemilihan kepala desa.
“Studi banding kemarin ada 1.100 suara, sedangkan kalau kami bawa petisi sudah lebih dari 2.000,” ujar Umar.
Tanggapan Kepala Desa
Menanggapi tuntutan warga, Kepala Desa Cipetir, Dodi Wijaya, mengakui adanya perbedaan antara spesifikasi yang direncanakan dengan kondisi lapangan. Namun, ia berdalih bahwa kondisi medan yang tidak rata menjadi faktor penyebab variasi ketebalan jalan.
“Kalau mengenai ketebalan struktur jalan, itu harus diperjelas juga, karena medan jalan juga tidak sama. Sekarang sudah ada bukti dari mereka itu, variatif,” jelas Dodi.
Tuntutan Utama Warga
- Transparansi penggunaan anggaran desa: Warga menuntut agar pemerintah desa memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai penggunaan anggaran, terutama dana pusat.
- Penyelesaian masalah proyek jalan: Warga meminta agar proyek pembangunan jalan diperbaiki sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.
- Pergantian kepala desa: Warga menginginkan agar Kepala Desa Cipetir, Dodi Wijaya, diganti karena dianggap tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik.
Aksi unjuk rasa ini menjadi sorotan publik dan menggarisbawahi pentingnya pengawasan masyarakat terhadap penggunaan anggaran desa. Pemerintah daerah diharapkan dapat segera merespon tuntutan warga dan melakukan investigasi menyeluruh terkait dugaan penyelewengan anggaran.(*)
