JENTERANEWS.com – Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, H. Ade Suryaman, SH., MM., secara aktif mengikuti Rapat Kerja Gabungan yang digelar di Aula Laska Hotel dan Resort Ciletuh. Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, ini memiliki agenda krusial yakni membahas hasil evaluasi Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 serta Rancangan Peraturan Bupati Sukabumi tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025.
Sebagai puncak dari rangkaian pembahasan, rapat ini juga menandai penandatanganan Berita Acara Kesepakatan yang menjadi milestone penting dalam proses penyusunan APBD 2025.
Rapat kerja gabungan ini dihadiri oleh para pemangku kepentingan kunci dalam proses penyusunan APBD, termasuk Ketua dan Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sukabumi, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda), Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Sekretaris Dewan (Sekwan), serta seluruh anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Sukabumi.
Pembahasan yang mendalam dilakukan untuk mengevaluasi secara menyeluruh hasil evaluasi Gubernur terhadap Raperda APBD 2025. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa rancangan anggaran yang telah disusun telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengakomodasi berbagai masukan dan saran dari berbagai pihak.
Salah satu momen penting dalam rapat ini adalah penandatanganan Berita Acara Kesepakatan. Penandatanganan ini menandai kesepahaman bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sukabumi terkait dengan isi Raperda APBD 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025.
APBD 2025 diharapkan dapat menjadi instrumen penting dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Sukabumi. Melalui anggaran yang telah disepakati, diharapkan dapat dilaksanakan berbagai program dan kegiatan yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengembangan infrastruktur, serta pertumbuhan ekonomi daerah.(*)
