JENTERANEWS.com – Suasana di depan Balai Kota Sukabumi memanas saat ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menggelar aksi unjuk rasa, Rabu (9/7/2025). Aksi ini menjadi puncak kekecewaan mahasiswa terhadap pemerintahan Wali Kota Ayep Zaki dan Wakil Wali Kota Bobby Maulana yang dinilai tidak transparan dan dikendalikan oleh kelompok kepentingan.
Demonstrasi yang semula berjalan damai, memanas ketika massa aksi terlibat aksi saling dorong dengan aparat keamanan. Kekecewaan mahasiswa memuncak dengan aksi bakar ban di halaman balai kota, menyimbolkan kemarahan atas aspirasi yang tak kunjung didengar.
Puncaknya, mahasiswa membawa rantai dan gembok, berupaya menyegel pintu utama Balai Kota Sukabumi sebagai bentuk mosi tidak percaya. Aksi simbolis ini dihalau oleh petugas Satpol PP yang berjaga ketat, namun mahasiswa tetap bersikeras menunjukkan protes keras mereka.
Dalam orasinya, Ketua GMNI Sukabumi Raya, Aris Gunawan, dengan lantang menyuarakan mosi tidak percaya terhadap Pemerintah Kota Sukabumi. Ia menuding bahwa jalannya roda pemerintahan kini tidak lagi demokratis dan telah dikendalikan oleh Yayasan Doa Bangsa dan Forum Komunikasi Doa Bangsa (FKDB), sebuah organisasi yang disebut terafiliasi dengan Wali Kota Ayep Zaki.
“Kami berdiri satu barisan, satu narasi, menyuarakan mosi tidak percaya. Kami menilai kekuasaan di Sukabumi tidak lagi dijalankan secara transparan dan demokratis. Bahkan, instrumen birokrasi dan BUMD diduga telah dikuasai oleh kelompok tertentu,” pekik Aris di hadapan massa.
Menurut Aris, aksi penyegelan dengan gembok adalah simbol kekecewaan mendalam terhadap praktik pemerintahan yang tertutup dan menyimpang dari prinsip tata kelola yang baik (good governance). Ia menyoroti minimnya keterbukaan informasi dan partisipasi publik sebagai persoalan mendasar yang merusak kepercayaan warga.
“Pengambilan kebijakan dilakukan secara elitis dan tidak melibatkan masyarakat secara luas. Tidak ada transparansi, tidak ada akuntabilitas. Bahkan, tim komunikasi Pemerintah Kota pun didominasi oleh orang-orang dari kelompok yang sama. Kami tidak melihat adanya ruang diskusi yang sehat,” tegasnya.
Senada dengan GMNI, Ketua PMII Kota Sukabumi, Bahrul Ulum, secara khusus menyoroti peran dominan Forum Komunikasi Doa Bangsa (FKDB) yang dinilai telah mengintervensi arah kebijakan pemerintah daerah. Ia mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap struktur dan pola kerja pemerintahan.
“Efek domino dari dominasi satu kelompok ini sangat terasa. Kami melihat dampaknya pada sektor pelayanan publik, termasuk kesehatan dan pendidikan. Ini bukan hanya soal organisasi, tapi soal masa depan tata kelola pemerintahan yang berintegritas,” ujar Bahrul.
Dalam tuntutannya, aliansi mahasiswa mendesak Wali Kota untuk segera membuka transparansi dalam proses penunjukan pejabat publik dan membuka ruang dialog terbuka dengan seluruh elemen masyarakat. Mereka berkomitmen akan terus mengawal setiap kebijakan untuk memastikan aspirasi publik tidak diabaikan.
Hingga aksi unjuk rasa berakhir, baik Wali Kota Ayep Zaki maupun Wakil Wali Kota Bobby Maulana tidak menampakkan diri untuk menemui massa. Hanya Asisten Daerah 3, Imran Wardhani, dan Kepala Satpol PP, Ayi Jamiat, yang sempat berdialog singkat dengan perwakilan mahasiswa. Belum ada pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh pihak Pemerintah Kota Sukabumi untuk menanggapi aksi dan tuntutan mahasiswa tersebut.(*)
Reporter: Joko S
Redaktur: Hamjah
