Awali 2026, Bupati Sukabumi Asep Japar Instruksikan Siaga Bencana dan Genjot Tiga Sektor Prioritas

JENTERANEWS.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi menggelar Rapat Dinas Bulanan perdana tahun 2026 di Aula Sekretariat Daerah, Palabuhanratu, Senin (19/1/2026). Dalam forum strategis tersebut, Bupati Sukabumi H. Asep Japar menekankan urgensi soliditas antarperangkat daerah, khususnya dalam merespons potensi bencana alam dan menjaga kualitas pelayanan publik di tengah tantangan anggaran.

Rapat yang dipandu oleh Sekretaris Daerah H. Ade Suryaman ini dihadiri oleh Wakil Bupati H. Andreas, para asisten daerah, staf ahli, kepala perangkat daerah, serta seluruh camat se-Kabupaten Sukabumi.

Menjadi sorotan utama dalam arahannya, Bupati Asep Japar menegaskan bahwa manajemen bencana tidak bisa hanya dibebankan kepada satu instansi. Ia menginstruksikan para camat untuk menjadi garda terdepan saat terjadi insiden di wilayahnya.

“Penanganan bencana adalah tanggung jawab kita bersama. Saya meminta para camat untuk langsung turun ke lapangan saat bencana terjadi, bahkan sebelum instansi teknis tiba. Sampaikan informasi akurat kepada masyarakat agar situasi tetap kondusif,” tegas Asep Japar.

Kerja sama konkret dalam mitigasi bencana juga diperkuat melalui penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemkab Sukabumi dengan Perum Perhutani KPH Sukabumi yang dilakukan di sela-sela rapat.

Menyinggung kondisi fiskal daerah yang mengalami penurunan, Bupati meminta seluruh jajaran birokrasi tidak mengendurkan semangat kerja. Ia menggarisbawahi bahwa keterbatasan anggaran harus disiasati dengan inovasi dan efisiensi, tanpa mengorbankan tiga pilar prioritas pembangunan tahun 2026, yakni:

1. Infrastruktur

2. Kesehatan

3. Pendidikan

“Kita harus lebih semangat. Meskipun anggaran menurun, pelayanan publik di sektor vital harus terus direalisasikan secara maksimal,” tambahnya.

Senada dengan Bupati, Wakil Bupati Sukabumi H. Andreas menyoroti pentingnya keterbukaan informasi dan koordinasi lintas sektoral. Menurutnya, respons cepat pemerintah harus diimbangi dengan komunikasi yang transparan mulai dari tingkat desa hingga kabupaten.

“Saya meminta informasi pemerintah tersampaikan secara transparan dari tingkat bawah hingga atas. Persoalan krusial harus diantisipasi sejak dini agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat,” ujar Andreas.

Rapat dinas ini juga menjadi momentum pemberian penghargaan bagi perangkat daerah berprestasi. Penghargaan Kepatuhan Kinerja Tahun 2025 tingkat perangkat daerah diraih oleh BPKAD, DPPKB, dan Inspektorat. Sedangkan untuk tingkat kecamatan, penghargaan diberikan kepada Kecamatan Palabuhanratu, Parakansalak, dan Sagaranten.

Prestasi membanggakan lainnya turut diumumkan, di mana Pemkab Sukabumi menerima Satyalancana Wirakarya dari Presiden RI. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi negara atas kontribusi Kabupaten Sukabumi dalam mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan, yang dibuktikan dengan capaian peringkat kedua nasional dalam peningkatan produksi beras tahun 2025.

Selain itu, penghargaan dari Menteri Desa dan PDT RI diserahkan kepada BUM Desa Bersama Nagrak yang sukses meraih Juara II Lomba BUM Desa Bersama Inspiratif 2025.

Agenda rapat ditutup dengan paparan strategis dari sejumlah instansi, meliputi LPP RRI, Universitas Nusaputra, Inspektorat, Bapperida, dan BPBD, serta penandatanganan MoU dengan Universitas Mitra Bangsa terkait Tri Dharma Perguruan Tinggi.(*)