Awali 2026 di Aceh, Presiden Prabowo Tegaskan Kemandirian Negara Tangani Bencana dan Buka Ruang Partisipasi Publik

JENTERANEWS.com – Mengawali hari pertama tahun 2026, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melakukan kunjungan kerja langsung ke lokasi terdampak bencana di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, Kamis (01/01/2026). Dalam kunjungan tersebut, Kepala Negara menegaskan bahwa pemerintah memiliki kapasitas penuh untuk menangani dampak bencana di sejumlah provinsi tanpa perlu menetapkan status bencana nasional.

Pernyataan tegas ini disampaikan Presiden usai meninjau pembangunan rumah hunian Danantara. Menurut Prabowo, keputusan untuk tidak menaikkan status menjadi bencana nasional bukan bentuk pengabaian, melainkan sinyal kepercayaan diri bahwa mesin birokrasi dan anggaran negara mampu mengatasi krisis tersebut secara mandiri.

“Kita sebagai bangsa, sebagai negara mampu menghadapi. Ya, kita tidak perlu menyatakan bencana nasional. Tetapi tidak berarti kita tidak memandang ini sebagai hal yang sangat serius,” ujar Presiden Prabowo di hadapan awak media.

Sebagai bukti keseriusan tersebut, Presiden mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran besar dan menginstruksikan para menteri untuk turun langsung ke titik nol bencana. Strategi penanganan dilakukan secara paralel dan masif di berbagai wilayah.

“Nyatanya dari seluruh kabinet hari ini ada berapa menteri di sini. Dua sedang di Aceh Utara, 10 menteri sedang di Aceh sekarang. Ada berapa menteri lagi yang sedang di tempat lain? Kita juga masih menghadapi masalah di beberapa kabupaten di provinsi lain,” tegas Presiden, merinci mobilisasi jajarannya.

Di tengah upaya masif pemerintah, Presiden Prabowo juga membuka pintu kolaborasi dengan masyarakat sipil. Pemerintah menyambut baik uluran tangan dari komunitas, diaspora, maupun perorangan yang ingin berkontribusi dalam pemulihan pascabencana.

Namun, Presiden memberikan catatan tebal mengenai akuntabilitas. Segala bentuk bantuan harus melalui mekanisme yang transparan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif.

“Saya sampaikan kepada pihak yang memberi sumbangan silakan, monggo. Bikin surat, ‘saya ingin menyumbang ini’, nanti kita laporkan ke pemerintah pusat,” ucap Prabowo. Ia menambahkan, “Kita tidak menolak bantuan, hanya mekanisme dan prosedurnya harus jelas dan harus ikhlas.”

Dalam arahan teknisnya, Presiden menekankan percepatan pemulihan fasilitas vital yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Sektor pendidikan dan kesehatan menjadi sorotan utama dalam agenda rekonstruksi.

“Saya juga minta perhatian, kalau bisa sekolah-sekolah juga diperhatikan, sama Puskesmas dengan rumah sakit-rumah sakit, supaya bisa berfungsi secepatnya kembali,” pungkasnya.

Kunjungan kerja di tanggal 1 Januari ini menjadi simbol komitmen pemerintah bahwa tidak ada hari libur dalam pelayanan publik, khususnya dalam memastikan kehadiran negara di tengah masyarakat yang terdampak bencana.(*)