JENTERANEWS.com– Gelombang penolakan terhadap rencana pengembangan energi baru terbarukan kembali terjadi di wilayah Jawa Barat. Ratusan warga Desa Sirnarasa, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi, mendatangi Kantor Desa Sirnarasa pada Senin (19/01/2026). Massa aksi yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat ini menyuarakan penolakan tegas terhadap rencana proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (Geothermal) yang akan beroperasi di wilayah tempat tinggal mereka.
Aksi “geruduk” kantor desa ini dipicu oleh kekhawatiran mendalam masyarakat mengenai dampak keselamatan dan keberlanjutan lingkungan hidup. Berdasarkan aspirasi yang dihimpun di lapangan, warga menilai kondisi geografis Desa Sirnarasa, yang didominasi oleh pegunungan dengan struktur tanah yang labil, sangat rentan terhadap bencana longsor. Warga khawatir aktivitas pengeboran geothermal akan memicu instabilitas tanah yang membahayakan permukiman.
Sorotan utama massa tertuju pada rencana pengeboran di wilayah Pasir Sikabayan. Kawasan ini dinilai warga sebagai satu kesatuan ekosistem gunung yang krusial bagi keseimbangan alam sekitar.
Selain faktor kebencanaan, isu sosial-budaya menjadi poin sentral dalam protes ini. Warga mengkhawatirkan proyek tersebut akan menggerus lahan pertanian produktif, khususnya keberadaan “sawah adat”. Bagi masyarakat Sirnarasa, sawah adat bukan sekadar aset ekonomi, melainkan warisan turun-temurun yang memiliki nilai historis dan kearifan lokal yang harus dijaga kelestariannya.
Tokoh agama setempat sekaligus koordinator aksi, Ustaz Embang, dalam orasinya menegaskan bahwa gerakan ini murni lahir dari kesadaran masyarakat untuk mempertahankan ruang hidup.
“Kami bukan anti pembangunan, tapi kami ingin hidup aman dan menjaga warisan alam serta sawah adat yang sudah dijaga leluhur kami,” tegas Ustaz Embang di hadapan ratusan warga dan perangkat desa. Ia menekankan bahwa keselamatan warga dan pelestarian adat tidak bisa ditukar dengan proyek yang berisiko tinggi.
Menanggapi gejolak tersebut, Kepala Desa Sirnarasa, Okih Suryadi, menerima aspirasi warganya dengan tangan terbuka. Ia mengakui adanya keresahan yang meluas di tengah masyarakat terkait rencana masuknya proyek panas bumi ini.
Meskipun pengembangan geothermal merupakan bagian dari program strategis pemerintah pusat, Okih menegaskan bahwa posisi pemerintah desa tetap berpihak pada kenyamanan dan keselamatan warganya.
“Kenyamanan dan keselamatan warga tetap menjadi prioritas utama kami,” ujar Okih.
Sebagai langkah tindak lanjut, pemerintah desa mendesak pihak pengembang untuk melakukan evaluasi dan menggelar sosialisasi ulang. Okih meminta proses tersebut dilakukan secara terbuka dan transparan agar masyarakat mendapatkan pemahaman yang utuh, jujur, dan menyeluruh mengenai dampak positif maupun negatif sebelum ada langkah lebih lanjut terkait proyek tersebut.
Aksi damai ini berakhir dengan penyerahan tuntutan warga kepada pihak desa, dengan harapan aspirasi mereka didengar oleh para pemangku kebijakan di tingkat yang lebih tinggi.(*)
Laporan: Awang
Editor: Hamjah
