JENTERANEWS.com – Proyek Perbaikan Ruas Jalan Nyalindung–Sagaranten di Kabupaten Sukabumi diwarnai polemik tajam setelah sebuah rumah warga dibongkar oleh pihak kontraktor tanpa pemberitahuan. Insiden yang terjadi di Kampung Cisayar, RT 04/RW 08, Desa Mekarsari, ini memicu kemarahan publik dan menyoroti dugaan buruknya tata kelola proyek di bawah UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah II Sukabumi.
Rumah milik Rimansyah (40), yang sebelumnya telah terdampak bencana retakan tanah pada Desember 2024, rata dengan tanah oleh alat berat proyek. Tindakan sepihak ini sontak menyulut reaksi keras warga yang berujung pada penghentian sementara aktivitas proyek di lokasi tersebut.
Gerakan Prima Sukabumi (GPS) menilai insiden ini sebagai cerminan lemahnya birokrasi dan ketidakprofesionalan pihak pelaksana. Ketua GPS, Danial Fadhillah, menyatakan bahwa meskipun tidak mengetahui detail teknis di lapangan, informasi yang beredar sudah cukup menjadi bukti adanya masalah serius.
“Ini soal birokrasi yang lemah, kurangnya komunikasi antara pemilik tanah dan pihak pelaksana,” ujar Danial kepada awak media, Minggu (10/8). “Seharusnya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan melakukan sosialisasi terlebih dahulu, baik dalam bentuk pemberitahuan resmi maupun musyawarah, bahwa akan ada lahan warga yang digunakan untuk kebutuhan proyek.”
Danial menegaskan, setiap penggunaan lahan warga untuk proyek pemerintah wajib didahului oleh dialog yang transparan. “Bukan malah membongkar rumah begitu saja. Musyawarah itu harus dilakukan sebelum, bukan setelah terjadi penolakan, baru dilakukan musyawarah,” tegasnya.
Atas kejadian ini, GPS mendesak Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Jawa Barat untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah II Sukabumi beserta kontraktor pelaksananya.
Menurut GPS, pola kerja yang mengabaikan prosedur dapat memicu konflik horizontal di tengah masyarakat. Hal ini dianggap ironis, mengingat perbaikan jalan tersebut merupakan proyek prioritas Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang bertujuan membawa manfaat bagi rakyat.
“Jangan sampai kinerja pelaksana yang tidak profesional ini menjatuhkan kredibilitas Gubernur yang sudah berupaya memenuhi kebutuhan rakyat,” tandas Danial.
Lebih jauh, GPS mengungkap adanya dugaan kejanggalan lain dalam proses tender proyek di bawah UPTD tersebut. Danial mempertanyakan konsistensi persyaratan tender, salah satunya terkait kewajiban kepemilikan Asphalt Mixing Plant (AMP) bagi pemenang.
“Sebelumnya kami mendapat penjelasan dari Kepala UPTD bahwa sistem e-katalog mini competition mengharuskan pemenang memiliki AMP. Namun, fakta di lapangan justru berbeda. Pemenang tender yang tidak memiliki AMP masih saja lolos. Kami pertanyakan kembali, apakah ada aturan baru dalam pengadaan tender LPSE?” ujarnya.
GPS juga mengaku menerima laporan bahwa beberapa perusahaan dengan rekam jejak buruk pada proyek sebelumnya dapat kembali memenangkan tender tanpa evaluasi yang ketat. Bahkan, muncul dugaan adanya pengkondisian tender yang berpotensi merugikan negara.
“Kondisi ini mencederai integritas pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kepercayaan publik terhadap proses lelang bisa runtuh bila praktik seperti ini dibiarkan,” tegas Danial.
Sebagai tindak lanjut, GPS berencana melakukan kajian mendalam atas persoalan ini dengan menggandeng aktivis lain. “Tidak boleh ada toleransi terhadap pelanggaran yang merugikan negara. Transparansi, profesionalisme, dan penegakan hukum adalah kunci,” tutupnya.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah II Sukabumi belum memberikan keterangan resmi saat dihubungi untuk konfirmasi. (*)
Koresponden : Den
Redaktur : Mia
