PUPR Kota Sukabumi Akui Ada Kesalahan Teknis, Sebut Proyek Jalan Rusak Masih Garansi Kontraktor

JENTERANEWS.com – Kualitas sejumlah proyek perbaikan jalan di Kota Sukabumi menjadi sorotan tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pasalnya, beberapa ruas jalan yang baru saja diaspal dilaporkan sudah kembali rusak dalam waktu singkat, memicu pertanyaan serius mengenai kualitas pengerjaan dan efektivitas pengawasan.

Kritik keras dilontarkan oleh anggota DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi PKS, Inggu Sudeni. Ia mempertanyakan komitmen dan kualitas kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) setelah menemukan kerusakan di Jalan Kelenteng, Jalan Pelda Suryanta Nanggeleng, Jalan Pramuka, dan Cipanas 1 Gedong Panjang.

“Jalan Pelda Suryanta baru seminggu diperbaiki tapi sudah rusak lagi. Ini jelas ada yang tidak beres,” ujar Inggu dengan tegas.

Menurutnya, kondisi ini mengindikasikan lemahnya pengawasan dari dinas terkait dan dugaan penggunaan alat berat seperti Tandem Roller yang tidak optimal. Inggu mendesak agar Kepala Dinas PUPR bertanggung jawab penuh atas buruknya hasil proyek yang menyangkut keselamatan pengguna jalan.

“Hasil proyek harus sepadan dengan anggaran dan sesuai standar harga yang sudah ditetapkan Walikota,” tegasnya. Lebih jauh, politisi PKS ini meminta Inspektorat Kota Sukabumi untuk segera turun tangan melakukan audit menyeluruh. “Harus dicek apakah pekerjaan sesuai dengan kontrak atau tidak. Jangan sampai uang rakyat terbuang sia-sia,” pungkasnya.

Menjawab sorotan tersebut, Kepala Dinas PUPR Kota Sukabumi, Sonny Hermanto, angkat bicara. Ia menegaskan bahwa pemerintah kota tidak akan dirugikan karena seluruh proyek yang dikritik masih dalam masa tanggung jawab kontraktor dan belum memasuki tahap serah terima.

“Pada prinsipnya, hasil pekerjaan akan kami terima jika kondisinya baik sesuai kontrak. Ketika memang hasilnya tidak baik, ya tidak akan diterima dan pasti tidak akan ada pembayaran. Maka dipastikan tidak ada kerugian negara,” ungkap Sony, Selasa (10/6).

Sonny mengakui adanya kekeliruan teknis di lapangan. Menurutnya, kontraktor kurang memperhatikan faktor cuaca dan tidak mengacu pada prediksi dari BMKG saat pengerjaan.

“Kadar air yang berlebih akibat hujan akan sangat berpengaruh terhadap kondisi pengaspalan dengan metode manual. Saya kira para pelaksana harus memperhatikan hal tersebut,” cetusnya.

Ia menjelaskan bahwa perbaikan di Jalan Kelenteng seluas 1.400 meter persegi saat ini sudah mulai dikerjakan kembali oleh kontraktor. Namun, untuk beberapa titik lain seperti Jalan Cipanas, proses pemeliharaan sedikit terkendala karena pihak penyedia jasa sedang menunaikan ibadah haji.

“Penyedianya (kontraktor) saat ini sedang menjalankan ibadah haji, jadi pemeliharaan akan dilanjutkan setelah ia kembali ke tanah air,” ungkapnya, seraya memastikan pemeliharaan tetap akan dilakukan sesuai komitmen dalam kontrak.

Di akhir keterangannya, Sonny menyayangkan adanya pernyataan yang bersifat dugaan dari pejabat publik, yang menurutnya muncul karena kurangnya pemahaman terhadap proses dan mekanisme kontrak kerja proyek infrastruktur.

“Sangat disayangkan pejabat publik yang sangat dengan mudah menyampaikan hal-hal bersifat dugaan kepada publik dikarenakan kegagalan pahamnya,” tutupnya.(*)