JENTERANEWS.com – Pemerintah Kabupaten Sukabumi menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dan Validasi Hasil Pendataan Tim Enumerator terkait kerusakan rumah dan aset daerah akibat bencana. Rakor yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukabumi, H. Ade Suryaman, dilaksanakan di Pendopo Sukabumi pada Jumat, 17 Januari 2025.
Rakor ini menandai dimulainya masa transisi pemulihan pasca bencana di Kabupaten Sukabumi. Septian Adiwidowo, Pengelola Monitoring BPBD Jawa Barat, menjelaskan pentingnya penyusunan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana (R3P). “Untuk pelaksanaan pemulihan dan rehabilitasi, kita mengadakan pengkajian pasca bencana, menginventarisir kerusakan akibat bencana baik sektor Perumahan, Infrastruktur, dan Sosial. Hal itu untuk ditindaklanjuti,” terangnya.
Sekda Ade Suryaman mengungkapkan data terbaru jumlah rumah yang terdampak bencana mencapai 9.930 unit. Rinciannya, 4.030 rumah mengalami rusak ringan, 2.358 rusak sedang, dan 3.542 rusak berat. “Tentunya ini menjadi perhatian kita semua. Karena itu, kita akan tindak lanjuti untuk memberikan solusi terbaik bagi warga masyarakat yang terdampak bencana,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sekda mengajak seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) untuk bahu-membahu menangani dampak bencana agar upaya pemulihan dapat berjalan lebih cepat. Kolaborasi antar instansi diharapkan dapat mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak.
Rakor tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi, antara lain Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Dinas PU, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, dan pejabat lainnya. Kehadiran para pimpinan dinas ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menangani dampak bencana secara komprehensif.
Dengan adanya validasi data dan koordinasi yang intensif, diharapkan proses pemulihan pasca bencana di Kabupaten Sukabumi dapat berjalan efektif dan efisien, serta memberikan solusi yang tepat bagi masyarakat yang terdampak.(*)