JENTERANEWS.com – Polres Sukabumi bersama unsur TNI, Pemerintah Daerah, dan relawan menggelar Apel Kesiapan Tanggap Darurat Bencana di Lapangan Alun-Alun Palabuhanratu, Rabu (5/11/2025). Apel ini bertujuan memperkuat sinergi dan memastikan kesiapan sumber daya menghadapi potensi bencana hidrometeorologi yang diprediksi meningkat.
Apel dipimpin langsung oleh Kapolres Sukabumi AKBP Samian dan dihadiri oleh Bupati Sukabumi H. Asep Japar, Wakil Bupati H. Andreas, serta unsur Forkopimda. Dalam kesempatan tersebut, Bupati dan Kapolres secara simbolis melakukan pemeriksaan pasukan dan sarana prasarana penunjang penanggulangan bencana di lapangan.
Dalam amanatnya, Kapolres Samian menyampaikan pesan serentak Kapolri di seluruh Indonesia, menegaskan pentingnya kesiapan personel dan peralatan untuk merespons ancaman bencana.
“Seluruh personel dan stakeholder yang terlibat harus mampu bersinergi secara sigap, cepat, dan tepat dalam menghadapi berbagai potensi bencana demi menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat,” ujar Kapolres.
Peningkatan Ancaman Hidrometeorologi
Kesiapsiagaan ini didasari data BNPB yang mencatat 2.606 kejadian bencana alam hingga 19 Oktober 2025, didominasi oleh 1.289 kasus banjir. Bencana tersebut telah mengakibatkan korban jiwa dan kerugian besar, dengan lebih dari 5,2 juta warga mengungsi.
Sementara itu, BMKG memperingatkan bahwa puncak musim hujan diperkirakan terjadi antara November 2025 hingga Januari 2026.
Selain itu, fenomena La Nina diprediksi akan dimulai pada November 2025 dan berlanjut hingga Februari 2026. Meskipun diprakirakan dalam kategori lemah, La Nina berpotensi meningkatkan intensitas curah hujan di atas normal, khususnya di wilayah selatan Indonesia termasuk Jawa Barat, yang dapat memicu banjir, longsor, dan angin puting beliung.
Fokus pada Quick Response
Bupati Sukabumi dan seluruh jajaran Forkopimda meminta masyarakat dan seluruh unsur pemerintahan untuk meningkatkan kewaspadaan. Ditekankan bahwa “Kecepatan dan ketepatan respons menjadi faktor utama dalam penanganan bencana”.
Sinergi antara TNI-Polri, pemerintah daerah, BNPB, Basarnas, PMI, dan BMKG diharapkan mampu menjamin pelaksanaan quick response terhadap setiap situasi darurat, guna meminimalisir dampak bencana terhadap keselamatan dan kerugian materiil masyarakat.
Editor : Mia
