JENTERANEWS.com — Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi, Ferry Supriyadi, menyatakan keprihatinan mendalam atas kasus dugaan pungutan liar (pungli) terhadap seorang pencari kerja di wilayahnya. Sebagai bentuk komitmen, Ferry menegaskan bahwa Komisi IV akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas dan mendorong tim Saber Pungli Polres Sukabumi untuk segera melakukan penindakan.
Ferry mengungkapkan kekecewaannya. “Saya merasa sangat prihatin dengan kondisi yang terjadi. Bagaimana mungkin ketika seseorang menuntut hak untuk bekerja, justru masih harus membayar melalui pungutan liar,” ujarnya.
Fungsi Pengawasan dan Penyerahan Bukti
Untuk mendukung proses hukum, Ferry telah berkomunikasi langsung dengan suami korban dan mengumpulkan sejumlah bukti tambahan. Bukti-bukti tersebut, menurutnya, telah diserahkan langsung kepada tim Saber Pungli Polres Sukabumi. Langkah ini diambil sesuai dengan fungsi legislatif DPRD.
“Sesuai dengan fungsi kami, yaitu fungsi pengawasan. Kami tidak bisa melakukan penindakan. Sehingga apapun yang kita awasi, informasi, dan bukti yang kita dapat, semua kita serahkan ke tim Saber Pungli Polres untuk ditindaklanjuti,” jelas Ferry, yang juga dikenal sebagai tokoh pergerakan buruh.
Selain itu, Komisi IV DPRD juga telah berkoordinasi dengan Polres Sukabumi. Ferry berharap kasus ini dapat segera diungkap untuk memastikan apakah ada keterlibatan internal perusahaan dalam praktik pungli.
“Insya Allah dalam waktu dekat perkara ini akan segera digelar. Kita lihat apakah ada keterlibatan internal perusahaan. Ini penting sebagai cerminan, bahwa pemberantasan pungli harus dimulai dari dalam,” tegasnya.
Imbauan kepada Masyarakat untuk Berani Melapor
Ferry juga mengimbau masyarakat, khususnya para pencari kerja, agar memiliki keberanian untuk melaporkan kasus pungli yang mereka alami. Menurutnya, minimnya laporan resmi sering menjadi hambatan utama dalam penindakan.
“Sindikat pungli harus segera dibongkar, supaya bisa memberikan rasa aman, nyaman, dan berkeadilan bagi masyarakat pencari kerja, tanpa dibayangi sindikat pungli,” ujarnya. Ia menambahkan, “kami mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak hanya curhat di media sosial, tapi wajib melapor ke pihak berwajib.”
Sebagai penutup, Ferry kembali menegaskan bahwa peran DPRD hanya sebatas pengawasan. “Jadi, dari laporan masyarakat kami tindaklanjuti ke pihak berwenang, yaitu Saber Pungli Polres Sukabumi,” pungkasnya. (*)
Editor : Mia
