JENTERANEWS.com – Kontroversi mengenai dugaan pelanggaran kampanye oleh salah satu pasangan calon (paslon) yang berpotensi mengarah pada politisasi agama telah menarik perhatian masyarakat secara signifikan.
Hal ini disebabkan oleh indikasi bahwa telah terjadi kampanye yang melibatkan pelafalan dua kalimat syahadat serta pemberian uang tempel sebesar Rp50.000, yang oleh sebagian pihak disebut sebagai “Syahadat Gocip.”
Ketua Sekretariat Gabungan (Setgab) Paslon Achmad Fahmi-Dida Sembada (Fahmi Dida), Wawan Juanda, mengkritik keras manuver politik yang dilakukan oleh paslon tersebut, yang dinilai telah mencederai prinsip-prinsip demokrasi.
“Taktik politik ini tidak hanya tidak etis, tetapi juga melanggar prinsip-prinsip demokrasi yang sehat. Praktik ini diduga dilakukan oleh tim kampanye salah satu paslon wali kota, yaitu paslon nomor urut dua,” ungkap Wawan.
Wawan menambahkan bahwa metode ini dapat memberikan dampak negatif terhadap proses demokrasi, karena berpotensi memanipulasi keyakinan masyarakat demi kepentingan politik semata.
Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa pemanfaatan agama dalam kampanye merupakan pelanggaran etika yang tidak dapat diterima oleh pihaknya.
“Penggunaan agama dalam kampanye politik adalah tindakan yang tidak etis dan mencederai prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya dijalankan dengan bersih dan tanpa adanya manipulasi,” tegasnya.
Menurut Wawan, temuan lapangan yang diterima oleh timnya menunjukkan bahwa praktik ‘Syahadat Gocip’ tidak hanya terjadi secara sporadis, melainkan telah merambah ke berbagai lapisan masyarakat di Kota Sukabumi.
Dalam laporan yang diterima, beberapa warga dilaporkan dipaksa untuk mengucapkan sumpah demi Allah dan melafalkan dua kalimat syahadat sebagai bentuk dukungan kepada paslon nomor urut dua. Bahkan, di beberapa lokasi, masyarakat merasa terintimidasi untuk mengikuti kampanye tersebut.
“Ini bukan sekadar masalah manipulasi, tetapi juga merupakan bentuk pemaksaan. Kami menemukan bukti-bukti yang menunjukkan adanya tekanan terhadap masyarakat agar mereka bersedia melakukan ritual ini. Tindakan tersebut jelas merupakan intimidasi,” tegas Wawan.
Menanggapi laporan tersebut, Wawan mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sukabumi untuk segera mengambil tindakan sesuai dengan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Pasalnya, dugaan pelanggaran kampanye oleh paslon nomor urut dua telah sampai pada tahap laporan yang telah diproses oleh Bawaslu.
Kini, tindakan lebih lanjut diharapkan dapat segera dilakukan oleh KPU untuk memastikan agar kampanye berlangsung sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Kami mendesak KPU Kota Sukabumi untuk tidak menunda-nunda tindakan ini. Praktik semacam ini jelas mencederai integritas pemilihan kepala daerah dan harus segera dihentikan,” tambahnya.
Mendekati penyelenggaraan Pilkada Serentak, ia mengingatkan pentingnya menjaga proses demokrasi yang bersih dan tanpa intervensi dalam pemilu.
Ia berharap masyarakat dapat memilih pemimpin mereka dengan cerdas, tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.
“Pilkada Sukabumi harus berlangsung dengan transparansi dan tanpa adanya tekanan. Kami ingin masyarakat dapat memilih dengan bebas, tanpa adanya unsur pemaksaan atau intervensi politik apapun,” tegasnya.
Fenomena kampanye yang melibatkan agama ini semakin menimbulkan keresahan di kalangan warga Kota Sukabumi. Banyak warga yang merasa khawatir dengan penggunaan simbol agama dalam praktik politik yang dianggap melanggar prinsip kebebasan beragama.
“Masyarakat yang terlibat dalam praktik tersebut juga dilaporkan merasa bingung dan takut akan akibat dari penolakan terhadap kampanye tersebut, yang pada akhirnya dapat berdampak pada hubungan sosial mereka di komunitas setempat,” ujarnya.(*)
