Gubernur Jabar Hapus Lomba PKK, Pilih Desa Istimewa dengan Hadiah Nyata

JENTERANEWS.com – Suasana khidmat menyelimuti Aula Dibaleka II Lantai 10, Kota Depok, saat para pemimpin perempuan dari seluruh penjuru Jawa Barat dilantik dalam acara Pelantikan Ketua TP PKK, Ketua Posyandu, dan Ketua Dekranasda se-Jawa Barat. Bupati Sukabumi, H. Asep Japar, turut hadir dalam momen penting ini, menyaksikan pengukuhan para pemimpin perempuan yang akan membawa perubahan positif bagi masyarakat.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam sambutannya menyampaikan visi baru dalam pemberdayaan perempuan. Ia menegaskan bahwa era perlombaan bagi gerakan perempuan dalam PKK telah usai. Sebagai gantinya, Pemprov Jabar akan menerapkan sistem penilaian yang lebih objektif dan berdampak.

“Kami akan memilih tiga desa dan tiga kelurahan istimewa di seluruh Jawa Barat,” ungkap Gubernur. “Mereka yang terpilih akan menerima reward berupa program pembangunan yang nyata.”

Penilaian ini akan didasarkan pada 10 program PKK sebagai standar independen. Hasilnya akan diumumkan secara transparan, memberikan gambaran jelas tentang desa-desa terbaik dan yang perlu mendapatkan perhatian lebih.

Gubernur juga memberikan perhatian khusus pada isu kebersihan dan penanganan stunting. “Kami akan memberikan stimulus kepada PKK desa yang fokus pada dua hal penting ini,” tegasnya.

Kebijakan inovatif lainnya yang diperkenalkan adalah izin bagi pegawai perempuan untuk membawa anak mereka ke tempat kerja. “Sediakan ruang khusus di kantor sebagai tempat bermain anak,” ujar Gubernur. “Kedekatan ibu dan anak sangat penting untuk perkembangan mereka.”

Di akhir sambutannya, Gubernur memberikan pesan inspiratif kepada para ibu. “Jadilah pribadi yang kreatif, kuat, dan memiliki tekad yang tinggi,” pesannya. “Bangunlah keluarga dan lingkungan sekitar dengan cinta dan dedikasi.”

Acara pelantikan ini menjadi momentum penting bagi para pemimpin perempuan di Jawa Barat untuk menunjukkan peran aktif mereka dalam pembangunan daerah. Dengan sistem penilaian baru dan dukungan penuh dari pemerintah provinsi, diharapkan akan tercipta gerakan perempuan yang lebih kuat dan berdampak positif bagi masyarakat.(*)