Menu

Mode Gelap

Politik · 1 Mei 2023 12:00 WIB

Staf Panwaslu Kecamatan dan PPS Terkontaminasi Pasutri, Ini Kata Ketua KPU Kab. Sukabumi


					Staf Panwaslu Kecamatan dan PPS Terkontaminasi Pasutri, Ini Kata Ketua KPU Kab. Sukabumi Perbesar

Wartawan : Hamzah

JENTERANEWS.com – Salah seorang penyelenggara Pemilu (Pemilihan Umum) di Kabupaten Sukabumi Jawa Barat) diduga memiliki ikatan perkawinan, dimana suaminya kini tengah menjabat sebagai Staf Panwaslu Kecamatan sedangkan istrinya terpilih menjadi anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS).

di konfirmasi lewat telephon, Anggota KPU Kabupaten Sukabumi, Meri Sariningsih, S.Pd.I., MM, mengatakan bahwa dirinya pun telah mendapatkan laporan secara lisan, dan langsung meneruskan ke Banwaslu Kabupaten Sukabumi.

Baca Juga:   Diharapkan Masyarakat, Sulaeman Maju Dalam Pilkades 2022, Desa Sukatani - Surade -Sukabumi

“Kadang kan aturannya berbeda, seperti Pantarlih kalau di KPU itu sesama penyelenggara boleh, makanya dikawatirkan di Banwaslu ada aturan yang mengatur tentang kesektariatan,” kata, Meri

Meri, mengaku sampai saat ini pihaknya masih menunggu jawaban dari Banwaslu takunya aturan di Banwaslu di perbolehkan.

” Kalau urusannya di badan Adhoc KPU itu tidak boleh terlibat pasangan suami istri, antar sesama penyelenggara Pemilu, namun kami juga sampai saat ini belum mendapat laporan secara tertulis.” Jelas Meri.

Baca Juga:   Perkuat Pengurus Partai, DPC Gerindra Kabupaten Sukabumi Kunjungi PAC Surade Dan Ranting di Surade

Sementara Ketua KPU Kabupaten Sukabumi, Ferry Gustaman, SH, menyampai bahwa pasangan suami istri yang menjadi penyelenggara Pemilu diperbolehkan.

“Iya, sesuai PKPU No 8 Tahun 2022, pasal tentang larangan Pasutri menjadi penyelenggara Pemilu, pasal tersebut sudah di hapus.” Papar Ferry Gustaman saat di hubungi via WhatsApp.

Dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 Pasal 36 huruf i telah dijelaskan bahwa salah satu syarat menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS ialah tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara. Namun berbeda dalam peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 pasal tentang larangan tersebut sudah di hapus.

Baca Juga:   Perkuat Pengurus Partai, DPC Gerindra Kabupaten Sukabumi Kunjungi PAC Surade Dan Ranting di Surade

“Iya sesuai PKPU Nomor 8 Tahun2022 dan Juknis Nomor 534 Tahun 2022, Ya sesuai aturan begitu,” pungkasnya. (*)

Artikel ini telah dibaca 100 kali

badge-check

Editor

Baca Lainnya

Seruan “All Eyes on Papua”: Mengungkap Kepedihan Masyarakat Adat di Media Sosial

5 Juni 2024 - 11:53 WIB

Seruan "All Eyes on Papua": Mengungkap Kepedihan Masyarakat Adat di Media Sosial

Caleg DPRK Aceh Tamiang Buron Kasus Narkoba Akhirnya Ditangkap Bareskrim

26 Mei 2024 - 13:44 WIB

Caleg DPRK Aceh Tamiang Buron Kasus Narkoba Akhirnya Ditangkap Bareskrim

Ricuh, PPK Tinggalkan Ruangan Saat Sidang Pleno Rekapitulasi KPU di Kota Sukabumi

5 Maret 2024 - 09:12 WIB

Ricuh, PPK Tinggalkan Ruangan Saat Sidang Pleno Rekapitulasi KPU di Kota Sukabumi

H. A. Sopyan BHM, Kembali Maju Jadi Caleg DPRD Provinsi Jabar

15 Mei 2023 - 22:26 WIB

H. A. Sopyan BHM, Kembali Maju Jadi Caleg DPRD Provinsi Jabar

Diharapkan Masyarakat, Sulaeman Maju Dalam Pilkades 2022, Desa Sukatani – Surade -Sukabumi

21 Maret 2022 - 11:50 WIB

IMG 20220321 WA0007

Perkuat Pengurus Partai, DPC Gerindra Kabupaten Sukabumi Kunjungi PAC Surade Dan Ranting di Surade

19 Maret 2022 - 21:19 WIB

WhatsApp Image 2022 03 19 at 21.07.40
Trending di Organisasi