JENTERANEWS.com – Ratusan massa aksi yang tergabung dalam aliansi Mahasiswa Cipayung Plus Sukabumi dan pengemudi ojek online (ojol) menggelar unjuk rasa di sejumlah titik vital di Kota Sukabumi, Senin (1/9/2025).
Berangkat dari Lapang Merdeka, mereka menyuarakan protes terhadap tindakan represif aparat serta menolak kebijakan pemerintah pusat dan DPR yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan rakyat.
Aksi yang dimulai sejak siang hari ini dijadwalkan menyasar tiga lokasi strategis, yakni Markas Polres Sukabumi Kota, Gedung DPRD Kota Sukabumi, dan berakhir di Balaikota Sukabumi. Tepat pada pukul 14.15 WIB, massa aksi memulai long march dari titik kumpul menuju destinasi pertama, Polres Sukabumi Kota, dengan pengawalan dari pihak kepolisian.
Solidaritas dan Kritik Kebijakan
Koordinator aksi dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sukabumi Raya, Ari Gunawan, menegaskan bahwa unjuk rasa ini bukan hanya milik mahasiswa, melainkan gerakan seluruh masyarakat Sukabumi yang resah dengan kondisi saat ini.
“Tuntutan kami yang utama adalah perihal solidaritas untuk almarhum Affan dan menentang segala bentuk represivitas aparat dalam menangani unjuk rasa,” ujar Ari kepada awak media di sela-sela aksi.
Selain isu kekerasan aparat, massa aksi juga menyoroti berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh DPR di tingkat pusat. Menurut Ari, kebijakan tersebut justru menambah beban masyarakat di tengah situasi ekonomi yang sulit. “Kami juga mengkritik kebijakan DPR yang hari ini menjadi problem di tengah situasi masyarakat yang seperti ini,” tambahnya.
Isu Tunjangan Dewan Picu Tuntutan Lokal
Aksi ini juga dipicu oleh isu nasional yang tengah memanas, yakni desakan publik kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mencabut tunjangan perumahan bagi anggota DPR RI yang dianggap kontroversial dan telah menimbulkan gejolak di berbagai daerah.
Ari Gunawan menyatakan bahwa isu di tingkat pusat tersebut sangat mungkin berimbas pada tuntutan serupa di tingkat daerah. Ia tidak menutup kemungkinan bahwa massa aksi akan menuntut pencabutan tunjangan bagi anggota DPRD Kota Sukabumi jika aspirasi mereka tidak didengar.
“Dengan adanya isu di pusat, sangat memungkinkan kami di daerah juga akan menuntut pencabutan tunjangan bagi para anggota DPRD,” tegasnya.
Aksi unjuk rasa ini menjadi panggung bagi elemen mahasiswa dan masyarakat Sukabumi untuk menyalurkan aspirasi dan kegelisahan mereka, menuntut ruang demokrasi yang lebih adil serta kebijakan publik yang benar-benar pro-rakyat. (*)
Editor : Mia
